Home News Wabup Hasan Basri tak dilibatkan dalam tata kelola pemerintahan, ini jawaban Bupati Pidie Jaya
News

Wabup Hasan Basri tak dilibatkan dalam tata kelola pemerintahan, ini jawaban Bupati Pidie Jaya

Share
Wabup Hasan Basri tak dilibatkan dalam tata kelola pemerintahan, ini jawaban Bupati Pidie Jaya
Kolase gambar Bupati Pidie Jaya Syibral Malaysia dan Wakil Bupati Pidie Jaya Hasan Basri. FOTO : popularitas.com/Nurzahri
Share

POPULARITAS.COM – Wakil Bupati Pidie Jaya mengaku dirinya tak pernah dilibatkan dalam tata kelola pemerintahan. Namun, pernyataan itu ditepis oleh Bupati Syibral Malaysia. Sebab, pengaturan ritme kerja dan sistem pelayanan administrasi pemerintah daerah, libatkan semua pihak, termasuk Hasan Basri dan para pimpinan kepala SKPK.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Bagian Protokol Pimpinan Setdakab Pidie Jaya, Riza Andika menjawab polemik yang berkembang, terkait pengakuan Wakil Bupati Hasan Basri.

Katanya, Senin (28/9/2026), Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya selama ini kerap berkomunikasi secara baik. Bahkan, dalam beberapa acara, ketidakhadiran bupati kerap diwakili oleh Hasan Basri.

“Kalau dikatakan Wakil Bupati tidak pernah dilibatkan, saya kira pernyataan itu perlu diluruskan. Jangan sampai masyarakat mendapatkan informasi yang tidak utuh,” kata Riza.

Absennya Hasab Basri dalam suatu agenda tidak secara otomatis orang nomor dua tersebut tidak dilibatkan. Oleh sebab itu ia meminta semua kalangan jangan melihat persoalan tersebut secara parsial, tetapi harus secara utuh guna mencegah muncul persepsi bias dikalangan masyarakat.

“Jadi jangan kemudian ketika tidak hadir, seolah-olah pemerintah tidak pernah mengajak. Itu dua hal yang berbeda,” ujarnya.

Sambung Riza, Bupati Sibral tidak pernah bertindak one man show dalam menjalankan pemerintahan secara tunggal. Tetapi semua dilaksanakan secara bersama-sama dengan semangat gotong royong berdasarkan tupoksi masing-masing.

“Kalau ada persoalan komunikasi, mari kita bicara secara langsung. Jangan membangun persepsi melalui pemberitaan seolah-olah ada upaya sengaja untuk mengabaikan atau tidak melibatkan,” katanya.

Ia menyebut ruang komunikasi tetap terbuka untuk menyelesaikan perbedaan yang muncul. Menurutnya, perbedaan pandangan dalam pemerintahan dapat dibicarakan tanpa harus berkembang menjadi polemik di ruang publik.

“Yang jelas, saya sudah membuka pintu. Kalau pintu itu sudah dibuka tetapi tidak dimasuki karena suatu alasan, jangan kemudian dikatakan pintunya tidak pernah dibuka,” ujar Riza.

Share

Leave a comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


Tulisan Terkait
NewsOlahraga

4 Wakil Indonesia Bertarung di Babak Semifinal Bulu Tangkis Asian Games 2026

POPULARITAS.COM – Sebanyak empat wakil Indonesia akan bertanding pada babak semifinal bulu...

EdukasiNews

Stop Bullying, Karena itu Bukan Candaan!

POPULARITAS.COM –  Edukasi perundungan (bullying) menjadi sangat penting karena dapat membantu para...

News

3 Kapal Kemenhub Perkuat Operasi Pencarian Korban KMP Virgo

POPULARITAS.COM –  Operasi pencarian dan pertolongan (SAR) korban KMP Virgo Transport 8...

HukumNews

Kementerian Imipas Nonaktifkan Kalapas Cibinong dan 4 Pejabat Lainnya

POPULARITAS.COM – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) menonaktifkan Kepala Lapas Kelas IIA...