POPULARITAS.COM – Dana hibah masjid senilai Rp129,16 miliar yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2026 tidak dapat dicairkan. Padahal, anggaran itu disiapkan untuk perbaikan, renovasi, serta sarana dan prasarana rumah ibadah di seluruh Aceh.
Salah satu penyebabnya adalah kelalaian administrasi yang terjadi saat jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh masih dipegang pejabat sebelumnya. Sejumlah persoalan, seperti pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), ketiadaan SK hibah, dan faktor lainnya, menjadi pertimbangan hukum penting bagi Pemerintah Aceh untuk tidak mencairkan anggaran tersebut.
Tahapan Awal Tak Terpenuhi
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Aceh, Taufik, mengungkapkan alasan SK hibah rehab masjid 2026 tidak diteken Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem). Menurutnya, persoalan ada pada tahap awal yang tidak memenuhi prosedur.
“Dari awal ada kesalahan tahapan administrasi sehingga jika dilaksanakan timbul masalah hukum,” kata Taufik, Senin 21 September 2026.
Taufik menjelaskan, dana hibah harus melalui tahapan lengkap. Prosesnya dimulai dari pengajuan proposal, verifikasi dokumen, penetapan dalam APBA, dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), hingga penerbitan SK Gubernur sebagai dasar pencairan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA).
“Karena ada tahapan di awal yang terlewat, maka dokumen menjadi tidak lengkap. Kalau SK tetap diteken, akan bermasalah di audit,” tandasnya.
Terjadi Sebelum Pergantian Sekda
Tahapan awal hibah itu, termasuk verifikasi dan penetapan dalam APBA 2026, berlangsung sebelum pergantian pucuk pimpinan Sekretariat Daerah Aceh. Saat itu, Sekda Aceh sebelumnya juga memimpin TAPA, yang membahas dan menyusun rancangan anggaran bersama DPRA.
Pada Agustus 2026, Sekda Aceh sebelumnya diberhentikan melalui Keputusan Presiden, dan posisinya kemudian diisi Taufik sebagai Plt Sekda. Pemerintah Aceh saat itu menyebut pergantian tersebut sebagai penyegaran.
Dialihkan untuk Tunggakan JKA
Karena tak bisa dicairkan, anggaran rehab masjid dialihkan untuk membayar tunggakan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) ke BPJS Kesehatan yang mencapai Rp345 miliar.
“Memang tidak mencukupi untuk membayar tunggakan JKA, ada beberapa kegiatan lain juga dialihkan,” kata Taufik.
Menurutnya, pengalihan dilakukan agar layanan JKA tetap berjalan sekaligus menghindari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) di akhir tahun. Ia memastikan program rehab masjid tidak dihapus.
“Untuk dana rehab masjid akan kita anggarkan kembali tahun depan dengan tahapan yang benar,” katanya.
Disorot Wakil Ketua Komisi III DPR Aceh
Program rehabilitasi sekitar 300 masjid itu sebelumnya disorot Wakil Ketua Komisi III DPRA, Armiyadi. Ia meminta Pemerintah Aceh mencari solusi agar anggaran yang sudah tersedia tidak batal hanya karena persoalan mekanisme. Ia juga mengingatkan bahwa penghapusan anggaran rehab masjid dikhawatirkan memicu keresahan masyarakat.
Leave a comment