BANDA ACEH (popularitas.com): Perjalanan ke luar negeri baik yang dilakukan oleh gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, SKPA, termasuk anggota dewan, bahkan Wali Nanggroe sekalipun harus dilihat sebagai aktivitas yang sah sejauh sudah mendapat izin dari atasan.
“Tidak tepat jika ada penilaian penting atau tidak penting, termasuk perjalanan tugas yang dilakukan Plt Gubernur Aceh ke USA,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Wiratmadinata dalam siaran pers, Senin (21/7/2019).
Juru Bicara Pemerintah Aceh menerangkan bahwa perjalanan Plt Gubernur Aceh ke Amerika Serikat, sudah dijadwalkan sejak lama.
Plt Gubernur Aceh ke USA memiliki tujuan termasuk mempelajari pengelolaan hutan, agar dapat memperkuat Perhutanan Sosial/Hutan Adat, termasuk mengetahui secara langsung bagaimana USA melakukan penanggulangan kebakaran hutan mereka.
“Ini semua juga penting bagi rakyat Aceh, dan penting juga dalam kaitannya untuk mensukseskan visi misi gubernur dan wakil gubernur terkait pengelolaan hutan Aceh,” sebut Wiratmadinata.
Wira menilai, tidak tepat mengaitkan urusan kunjungan ke USA dengam masalah “hibah dan bansos”. “Apalagi dengan subyektifitas politik (suka atau tdk suka) dari seseorang yang punya kepentingan tertentu,” tekannya.
Wira memastikan, penyelesaian hibah/bansos sudah dalam agenda penangganan TAPA/SKPA terkait, untuk diselesaikan melalui APBA-P 2019.
“Bapak Plt Gubernur Aceh, sudah awal mengingatkan TAPA/SKPA untuk menindaklanjuti melalui APBA – P,” tambahnya.
Wira mengaku terlalu mengada-ada jika keberadaan lokasi fisik dinilai dapat menghalang-halangi kendali Plt Gubernur Aceh terhadap Pemerintah Aceh.
“Komunikasi dengan seluruh aparatur/stakeholders tetap dapat dilakukan oleh Plt Gubernur Aceh tanpa halangan sedikitpun. Saya kuatir, yang menilai lupa diri, bahwa beliau kini sudah berada di era komunikasi tanpa terhalang oleh jarak dan waktu,” tutup Jubir Pemerintah, Wiratmadinata. (RIL)
