POPULARITAS.COM – Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya anggarkan dana senilai Rp3,3 miliar untuk pembangunan 36 unit rumah layak huni (RLH) untuk tahun anggaran 2022. Namun dari jumlah tersebut, 13 diantaranya dikerjakan dengan mekanisme penunjukan langsung atau PL.
Dari penelusuran popularitas.com pada sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP) diketahui bahwa 36 unit RLH itu, telah dianggarakan pagu senilai Rp3,3 miliar. Namun terdapat 13 unit yang di pecah, dan pekerjaannya di lakukan dengan PL.
Sementara itu, 23 unit RLH dilakukan dengan sistem tender dengan pagu senilai Rp2,2 miliar.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya, Orizal Safitri, dalam keterangannya kepada popularitas.com, Rabu (20/7/2022) mengatakan, pembangunan 13 unit RL yang dilakukan dengan sistem PL tersebut, dikarenakan dananya berasal dari pokok pikiran (pokir) anggota dewan.
“Itu 13 unit pokir dewan, bukan pemecahan paket,” terangnya.
Selain juga, spesifikasi rumah yang dibangun berbeda harga perunit, sehingga tidak dapat digabung pelaksanaanya lewat mekanisme tender. Jadi, sambung lagi, untuk harga pembangunan rumah yang bersumber dari anggaran pemerintah daerah, nilai pagu perunitnya Rp95 juta. Sementara kalau dari Pokir dewan harganya antara Rp60 juta – Rp80 juta, terangnya lagi.
Dikatakan, rencana pembangunan 13 unit rumah Pokir DPRK Pidie Jaya tahun 2022 itu, sejatinya telah diusulkan pada pembahasan tahun 2021.
Namun disebabkan keterbatasan dana Pokir DPRK Pidie Jaya, sehingga pengalokasian anggarannya pun dilakukan penyesuaian, untuk pemerataan aspirasi dewan tersebut. “Jadi saya tegaskan kembali, tidak ada pemecahan paket, ini hanya soal proses saja yang berbeda,” tandasnya.
Editor : Hendro Saky
