Home News Aksi Bendera Putih, Desak Pemerintah Tetapkan Bencana Nasional
News

Aksi Bendera Putih, Desak Pemerintah Tetapkan Bencana Nasional

Share
Aksi Bendera Putih, Desak Pemerintah Tetapkan Bencana Nasional. Foto : HO/AJNN | popularitas.com
Share

 

POPULARITAS.COM – Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana mendesak pemerintah pusat menetapkan bencana ekologis yang melanda Aceh dan Sumatra sebagai bencana nasional. Desakan itu muncul karena setahun setelah bencana terjadi, pemulihan korban di Aceh dinilai belum menyelesaikan persoalan mendasar, mulai dari pembangunan hunian tetap hingga pemulihan lingkungan.

Koordinator Lapangan Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana, Muhammad Resqi, mengatakan hingga kini masyarakat terdampak masih menunggu kepastian relokasi dari kawasan rawan bencana, pembangunan hunian tetap (huntap), normalisasi sungai, serta pemulihan lahan pertanian dan perkebunan.

“Setahun kemudian pertanyaan paling sederhana dari para korban masih belum dijawab oleh negara, kapan sungai kembali normal. Di mana hunian tetap akan dibangun. Ke mana warga zona merah akan dipindahkan,” kata Muhammad Resqi dalam aksi pengibaran bendera putih di depan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Kamis, (19/11/2026).

Menurut Resqi, persoalan pemulihan semakin mendesak menyusul kembali terjadinya sejumlah bencana di berbagai wilayah Aceh sepanjang November 2026.

Koalisi mencatat sedikitnya 13 kejadian bencana, mulai dari rumah hanyut di Gayo Lues, tanggul darurat Krueng Meureudu yang kembali jebol hingga merendam 17 desa di Pidie Jaya, jembatan darurat ambruk di Aceh Tengah, hingga ratusan warga Aceh Tamiang yang kembali mengungsi akibat banjir.

Dari rangkaian kejadian tersebut, sebanyak 37.566 jiwa dilaporkan terdampak. Kondisi itu, kata Resqi, memperlihatkan bahwa upaya pemulihan pascabencana belum sepenuhnya memberikan jaminan keselamatan bagi masyarakat.

Ia juga menyoroti kerusakan lingkungan yang dinilai memperbesar risiko bencana di Aceh. Sebelum bencana terjadi, sebanyak 20 daerah aliran sungai (DAS) di Aceh disebut telah berada dalam kondisi kritis.

Dari laman AJNN, disebutkan berdasarkan data yang disampaikan koalisi, Aceh kehilangan 39.687 hektare kawasan hutan sepanjang 2025. Angka tersebut meningkat sekitar 274 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

“Ini bukan semata kehendak alam. Ini buah kebijakan yang mengobral izin eksploitatif tanpa menghitung daya dukung lingkungan,” ujarnya.

Resqi menilai penanganan bencana yang lebih banyak berfokus pada pembangunan bronjong di kawasan hilir belum menyentuh akar persoalan kerusakan lingkungan di wilayah hulu.

Karena itu, menurutnya, pemulihan tidak cukup hanya dilakukan melalui pembangunan infrastruktur pengendali banjir. Pemerintah juga harus memulihkan kawasan hutan, memperbaiki kondisi DAS, serta membenahi tata kelola lingkungan secara menyeluruh.

Koalisi turut mempertanyakan klaim anggaran penanganan bencana mencapai Rp100 triliun. Mereka menilai pemerintah belum memberikan keterbukaan yang memadai mengenai rincian alokasi dan realisasi anggaran tersebut.

“Kami menduga uang itu hanyalah program tahunan yang tanpa bencana pun tetap dikucurkan,” katanya.

Atas berbagai persoalan tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana menyampaikan delapan tuntutan kepada pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh.

Pertama, menetapkan bencana ekologis Aceh-Sumatra sebagai bencana nasional. Kedua, Pemerintah Aceh diminta menyampaikan secara terbuka kepada publik bahwa kapasitas pemerintah daerah tidak cukup untuk memulihkan dampak bencana.

Ketiga, Pemerintah Aceh segera mengusulkan penetapan status bencana nasional kepada pemerintah pusat. Keempat, mempercepat pemulihan korban, mencakup penyediaan tempat tinggal, layanan dasar, infrastruktur, dan pemulihan mata pencaharian.

Kelima, memulihkan kawasan hutan, DAS, dan wilayah hulu secara menyeluruh. Keenam, mengaudit dan mengevaluasi seluruh izin pertambangan, baik legal maupun ilegal, perkebunan, serta pemanfaatan kawasan hutan.

Ketujuh, menindak tegas pihak-pihak yang terbukti merusak lingkungan. Kedelapan, membuka anggaran penanganan bencana secara transparan dengan merinci alokasi, realisasi, kebutuhan, dan sumber pendanaannya.

Resqi menegaskan keselamatan masyarakat terdampak harus menjadi prioritas pemerintah di tengah berbagai persoalan pemulihan yang belum terselesaikan.

“Kepada Pemerintah Aceh apabila tidak mampu, angkatlah bendera putih dan minta bencana ini ditetapkan sebagai bencana nasional. Itu bukan aib, itu keberanian menyelamatkan rakyat,” ucapnya.

 

Share

Leave a comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


Tulisan Terkait
News

Rapat Koordinasi Dorong Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

POPULARITAS.COM — Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Aceh, Taufik, membuka Rapat Koordinasi...

InternasionalNews

China Bikin Aturan Ketat, Influencer Harus Berlisensi

POPULARITAS.COM – China selama setahun belakangan telah melayangkan peringatan keras kepada dunia...

InternasionalNews

Tiba di Shenzhen, Prabowo Disambut 100 WNI Jelang KTT APEC 2026

POPULARITAS.COM – Presiden Prabowo Subianto tiba di Shenzhen, China, Rabu (18/11/2026), untuk...

HukumNews

UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, KPK Tegaskan Siap Jalankan Aturan

POPULARITAS.COM – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak menegaskan bahwa Rancangan...