POPULARITAS.COM – Kondisi Sungai Menggamat di Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan semakin memprihatinkan. Desa Simpang Tiga dan delapan desa lainnya yang dilewati oleh sungai tersebut saat ini menghadapi ancaman serius diduga akibat eksploitasi yang dilakukan oleh PT. BMU yang beroperasi di sana.
Kehidupan masyarakat setempat terancam, dan dampaknya juga dirasakan oleh sekitar ribuan penduduk yang tinggal di daerah tersebut.
Ini disampaikan oleh putra Putra Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan Afrizal, dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (19/7/2023).
“Air sungai keruh, sudah terjadi sejak 13 Juli. Masyarakat sangat di sana sangat prihatin,” kata Afrizal.
Karena itu, dia meminta Aparat penegak Hukum (APH) untuk terjun ke lokasi sungai yang tercemar tersebut, agar bisa menelusuri kondisi aliran sungai Menggamat keruh.
Hal itu dikarenakan, efek dari dari aliran sungai Menggamat yang keruh akibat dugaan eksploitasi tersebut, juga kepada masyarakat yang bermukim di hilir sungai Menggamat. Diketahui, hilir sungai Menggamat berada di kecamatan Kluet Utara, Kluet Timur dan Kluet Selatan.
“Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan seolah-olah menutup mata terhadap permasalahan ini,” tegas dia.
Masyarakat setempat, kata dia, merasa kebingungan dan tidak tahu ke mana harus mengadu. Mereka berharap agar pemerintah provinsi dan pusat, serta dukungan dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk LSM lingkungan dan lembaga lainnya, dapat menutup aktivitas tambang tersebut dan mencabut izin eksploitasi secara permanen.
Hal ini diharapkan agar kondisi Sungai Menggamat dapat pulih dan masyarakat Kluet Tengah dapat hidup dalam lingkungan yang sehat dan aman.
“Situasi yang terjadi di Kluet Tengah harus segera menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan semua pihak terkait. Bahkan kami beharap kepada APH segera telusuri,” katanya.
Bahkan, menurutnya, langkah-langkah tegas perlu diambil untuk melindungi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat.
“Semoga permasalahan ini dapat segera diselesaikan dan masyarakat Kluet Tengah mendapatkan perlindungan yang layak dari pemerintah,” ujarnya.
