Home News Bahas pengungsi Rohingya, Pj Gubernur Aceh kumpulkan para bupati
News

Bahas pengungsi Rohingya, Pj Gubernur Aceh kumpulkan para bupati

Share
UNHCR: 664 imigran Rohingya masuk Aceh sepanjang 2022
Ilustrasi, brimob bersenjata berjaga-jaga di lokasi terdamparnya etnis Rohingya di Kuala Gigieng, Kecamatan Mesjid Raya, Aceh Besar, Minggu (8/1/2023) siang. Foto: Muhammad Fadhil/popularitas.com
Share

POPULARITAS.COM – Pemerintah Aceh kumpulkan para bupati dan wali kota serta UNHCR selaku organisasi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang menangani masalah pengungsi untuk meng-update situasi terakhir tentang pengungsi Rohingya yang ada di Aceh.

“Sampai hari ini pengungsi Rohingya yang ada di Aceh sudah mencapai 1.684 orang, mereka tersebar di delapan titik,” ujar Penjabat Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, Achmad Marzuki, Senin (11/12/2023) sore.

Pj Gubernur menyampaikan bahwa terkait dengan para pengungsi Rohingya yang ada di Aceh, ada kewajiban yang sudah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 125 tahun 2016, bahwa Pemerintah Daerah harus menyiapkan penampungan – penampungan terhadap para pengungsi.

Menindaklanjuti Perpres tersebut, Pemerintah Aceh tentu harus melaksanakan kewajibannya, kemudian akan dibantu oleh lembaga internasional untuk kegiatan yang lainnya.

Ada kewajiban – kewajiban yang dilakukan pemerintah daerah, misalnya sanitasi masalah, masalah Mandi, Cuci, Kakus (MCK), masalah kesehatan, rumah ibadah dan lainnya.

Menyikapi maraknya penolakan masyarakat terhadap para pengungsi, Achmad Marzuki mengaku sangat memahami keresahan dan kegelisan masyarakat. Apalagi mereka bersandar di kebun-kebun rakyat.

Jumlahnya juga tidak sedikit, satu gelombang bisa mencapai 100 sampai 200 orang. Kemudian mereka tentunya menggunakan fasilitas dan memanfaatkan MCK yang ada dan tempat yang ada untuk beristirahat sehingga terjadi ketidaknyamanan masyarakat Aceh terhadap kegiatan para pengungsi.

“Nah ini, sedang kita cari jalan keluarnya, malam ini saya akan rapat dengan para bupati dan walikota yang wilayahnya ditempati para pengungsi termasuk dengan UNHCR dan IOM,” ujarnya.

Namun saat ini, kata Achmad Marzuki, yang paling diutamakan tentunya adalah memberikan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi Rohingya.

Rakyat Aceh tentunya juga setuju untuk memberikan bantuan kemanusiaan, dan yang harus diatur oleh pemerintah adalah berapa lama mereka bisa segera digeser, kemudian ditempatkan di lokasi yang lebih layak.

“Para pengungsi juga memerlukan akses kesehatan, akses kebersihan dan lainnya. Jadi, untuk masyarakat Aceh sendiri juga sejauh ini kalau sudah berada di laut diterima, namun setelah di darat pemerintah memang harus memikirkan tempatnya,” katanya.

Share

Leave a comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


Tulisan Terkait
BPK RI beri WTP ke-11 untuk Pemkab Pidie
News

BPK RI beri WTP ke-11 untuk Pemkab Pidie

POPULARITAS.COM – Pemkab Pidie raih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas  laporan...

Terima WTP dari BPK RI, Bupati Abdya : Bukti tata kelola keuangan transparan
News

Terima WTP dari BPK RI, Bupati Abdya : Bukti tata kelola keuangan transparan

POPULARITAS.COM – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) kembali menorehkan prestasi membanggakan...

InternasionalNews

Demo Guru di Meksiko Jelang Piala Dunia: Urusan Kami Lebih Penting dari Sepak Bola

POPULARITAS.COM – Jelang dimulainya Piala Dunia 2026, situasi di ibu kota Meksiko...

News

BMKG: Aceh Masih Berpotensi Dilanda Hujan Lebat hingga Angin Kencang

POPULARITAS.COM – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I...