POPULARITAS.COM – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah pusat masih mengkaji dan mempertimbangkan usulan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem agar pengolahan gas Blok Andaman dilakukan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Kota Lhokseumawe untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Pernyataan itu disampaikan Bahlil seusai melantik Ketua DPD I Partai Golkar Aceh Salim Fakhry di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Sabtu (11/7/2026). Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan Rapat Kerja Daerah (Rakorda) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi anggota Fraksi Partai Golkar di DPR Aceh dan DPRK se-Aceh.
“Saya belum bisa memutuskan karena masih dalam pembahasan, kita harus cari yang win-win, kita tidak bisa memutuskan A kalau cost-nya tinggi. Karena ujungnya ini bisnis,” kata Bahlil yang juga ketua umum Golkar.
Menurut Bahlil, selama perhitungan ekonominya masuk akal, maka permintaan Aceh agar gas Blok Andaman diolah di KEK Arun dapat dipertimbangkan. Namun, jika hitungan biayanya berat, maka permintaan itu akan sulit diwujudkan karena akan merugikan kontraktor.
“Harus semuanya untung. Untung bagi rakyat Aceh, untung juga untuk investor, dan kita bisa melakukan sharing terhadap pendapatan itu,” tambahnya.
Ia menjelaskan, berdasarkan rencana pengembangan atau plan of development (POD) Lapangan Tangkulo di Blok South Andaman, cadangan gas ditemukan berada di wilayah lepas pantai lebih dari 12 mil ke atas. Kondisi tersebut membuat pembangunan jaringan pipa ke daratan membutuhkan investasi besar sehingga berpotensi meningkatkan harga jual gas menjadi tidak kompetitif.
“Kalau dipaksakan membangun pipa dari lokasi yang jauh, harga gas bisa di atas US$ 10 per MMBTU (satuan mengukur kandungan gas). Itu menjadi pertimbangan utama dalam menentukan skema pemanfaatannya,” ujarnya.
Pada tahap awal produksi yang diperkirakan mencapai sekitar 300 million standard cubic feet per day (MMSCFD) atau satuan juta standar kaki kubik pe hari, pemerintah berencana sebagian hasilnya akan dialokasikan dipasok untuk kebutuhan pembangkit listrik PLN. Sementara sisanya sedang dibahas untuk memenuhi kebutuhan industri di Aceh.
Salah satu sektor yang diprioritaskan adalah untuk industri pupuk, khususnya PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), yang selama ini masih bergantung pada pasokan LNG dari sejumlah wilayah di Indonesia.
“Sebagian gas akan kami dorong untuk memenuhi kebutuhan Pupuk Iskandar Muda agar tidak lagi bergantung pada pasokan LNG dari Papua, Sulawesi, maupun Kalimantan,” ujar Bahlil.
Terkait skema pembagian manfaat dan pengelolaan Blok Andaman, Bahlil mengatakan hingga kini pembahasannya masih berlangsung. Ia menegaskan kewenangan tersebut berada di bawah Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama pemegang hak partisipasi.
Menurut dia, operator Blok Andaman bukan PT Pertamina, melainkan pemegang konsesianya merupakan perusahaan energi asal Uni Emirat Arab, Mubadalah Energy. Karena itu, pemerintah harus menjaga keseimbangan antara kepentingan investasi dan manfaat ekonomi bagi masyarakat Aceh.
“Jadi kita harus menjamin tentang bagaimana keberlanjutan dan juga dampaknya pada rakyat Aceh, itu yang paling penting dan itu ada bagi hasilnya juga,” tegas Bahlil.
Sebelumnya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta peninjauan kembali dan revisi persetujuan PoD I Lapangan Tangkulo Wilayah Kerja (WK) South Andaman. Pemerintah Aceh mengusulkan empat poin utama, mulai dari peninjauan skema bagi hasil hingga pengolahan gas di darat melalui KEK Arun.
“Gubernur Mualem mengusulkan yang terbaik untuk negara ini, khususnya untuk Aceh. Sekarang kita menunggu respons pemerintah pusat,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi di Banda Aceh, Senin (6/7/2026).
Surat tersebut dikirim sebagai respons atas kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait persetujuan PoD I Lapangan Tangkulo WK South Andaman.
Terdapat empat poin utama dalam surat Gubernur Mualem kepada presiden.
Pertama, Pemerintah Aceh menilai besaran bagi hasil (split) sebesar 4% untuk gas dan 6% untuk minyak masih terlalu kecil sehingga perlu ditinjau ulang dan dirasionalkan dengan kepentingan nasional dan Aceh.
Kedua, Pemerintah Aceh mengusulkan pengolahan gas mentah dilakukan di darat (onshore) melalui KEK Arun yang memiliki infrastruktur existing bekas PT Arun NGL. Kawasan tersebut merupakan proyek strategis nasional sesuai RPJMN 2025–2029 dan Asta Cita Prabowo-Gibran.
Ketiga, Mualem meminta Presiden Prabowo mengarahkan Menteri ESDM untuk meninjau dan merevisi persetujuan PoD I Lapangan Tangkulo pada WK South Andaman.
Keempat, Gubernur Mualem juga meminta alokasi khusus minyak dan gas bumi untuk Aceh.
Kawasan Andaman memiliki enam blok migas utama, yakni Andaman I, Andaman II, Andaman III, Central Andaman, South Andaman, dan South West Andaman.
Lapangan Gas Tangkulo diproyeksikan memproduksi sekitar 300 MMSCFD gas. Dari jumlah tersebut, sekitar 160 MMSCFD telah memiliki komitmen penjualan melalui gas sale agreement (GSA) kepada PLN. Sisa produksi dinilai membuka peluang besar bagi pengembangan berbagai industri hilir.
Selain gas, Lapangan South Andaman juga diperkirakan menghasilkan sekitar 7.500 barel kondensat per hari. Produk tersebut dapat diolah menjadi nafta, kerosin, hingga gasoline sebagai bahan baku industri petrokimia, cat, dan bahan bakar minyak.
Leave a comment