POPULARITAS.COM – Anggota Badan Legislasi (Banleg) DPRK Banda Aceh temukan adanya ketidaksesuaian harga sewa-menyewa alat berat dengan harga pasar yang telah ditentukan Pemerintah Kota Banda Banda Aceh.
Di mana hal ini didapatinya saat Anggota Banleg bersama tim Dinas PUPR meninjau sejumlah alat berat milik Pemko Banda Aceh di kawasan Ajun, Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar yang juga dikelola oleh Dinas PUPR Banda Aceh.
Ketua Banleg DPRK Banda Aceh, Tati Meutia Asmara mengatakan penyesuaian harga sewa dengan harga pasar bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Banda Aceh.
Apalagi, katanya, untuk pengelolaan atau penyewaan alat berat tersebut selama ini masih berpedoman pada Peraturan Wali Kota Banda Aceh Tahun 2013.
“Peninjauan yang kami lakukan untuk mengetahui harga pasar sewa-menyewa alat berat tersebut. Yang ternyata harga sewa-menyewa berbeda dari harga pasar yang sudah ada,” kata Tati dalam keterangannya yang dikutip, Rabu (29/3/2023).
Ia juga menyampaikan, peninjauan ini sekaligus sebagai tindak lanjut pembahasan Rancangan Qanun (Raqan) Pajak dan Retribusi yang sedang digodok oleh DPRK Banda Aceh.
Bahkan, saat ini ada empat alat berat yang dikelola oleh Dinas PUPR Banda Aceh dan telah dioperasikan selama belasan tahun.
Untuk itu, Banleg berharap agar meningkatkan tujuan PAD Kota Banda Aceh, perlu adanya penyesuaian harga penyewaan alat berat yang sesuai dengan harga pasar.
“Karena ini acuan untuk meningkatkan PAD kita ke depan,” katanya.
Hal senada juga disampaikan anggota Banleg DPRK Banda Aceh, Ramza Harli, pihaknya menemukan adanya ketidaksesuaian harga sewa-menyewa operasional alat berat yang selama ini dikelola Dinas PUPR Banda Aceh.
“Ternyata setelah kita terjun ke lapangan ada ketidaksesuaian harga yang disewakan, karena harganya sangat jauh dari harga pasaran dan membuat PAD tidak meningkat, sementara semangat kita sekarang untuk meningkatkan PAD,” katanya.
Politisi Gerindra ini berharap, dalam pembahasan Raqan Pajak dan Retribusi nanti hal tersebut dapat dimasukkan dengan dilakukan penyesuaian harga guna untuk meningkatkan pendapatan daerah Kota Banda Aceh.
