News

DPR Aceh dan Pj Gubernur rapat bahas APBA di Kantor Kemendagri

DPR Aceh dan Pj Gubernur rapat bahas APBA di Kantor Kemendagri
Muhammad MTA. FOTO : ANTARA

POPULARITAS.COM – Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2024 tak kunjung disahkan oleh lembaga legislatif dan eksekutif. Hal tersebut mendorong Kementrian Dalam Negeri RI, turun tangan untuk fasilitasi dua institusi di daerah itu cari titik temu.

Merujuk Peratutan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), seharusnya batas akhir pengesahan APBA tahun berjalan dilakukan pada tanggal 30 November 2023.

Tolak tarik kepentingan jelang tahun politik, sebabkan APBA 2024 tak kunjung disahkan oleh DPRA dan Pemerintah Aceh. Hal itu tentu berdampak pada perekonomian di daerah itu. Sebab, instrumen anggaran pemerintah sangat penting untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi dan juga kebutuhan masyarakat.

Sikapi berlarutnya pengesahan APBA 2024 untuk DPRA dan Pemerintah Aceh, Kemendagri pun turun tangan. Dijadwalkan, Jumat (8/12/2023), kementrian itu menggelar rapat dengan eksekutif dan legislatif Aceh.

“Iya, jadwalnya rapat hari ini di Jakarta,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA saat dikonfirmasi, Jumat (8/12/2023) di Banda Aceh.

Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki sendiri, akan hadir langsung dalam fasilitasi Kemendagri itu. Surat telah diterima pihaknya beberapa waktu lalu. “InsyaaAllah Pak Gubernur hadir langsung,” ujarnya.

Kehadiran Pj Gubernur nantinya juga mengikutsertakan Tim Anggaran Pemerintah Aceh, yakni Kepala Bappeda, Inspektorat, Sekda Aceh dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Aceh (BPKA).

Undangan rapat pembahasan APBA dari Kemendagri tersebut tertuang dalam surat Nomor : 900.1.1/18816/Keuda. Ditujukan kepada Pj Gubernur Aceh dan Ketua DPR Aceh.

Dalam surat itu disampaikan bahwa rapat ini juga sebagai tidak lanjut atas surat Ketua DPRA Nomor 900.1.1.3/2568 tanggal 30 November 2023 perihal pembahasan rancangan Qanun Aceh tentang APBA 2024.

Kata dia, penekanan terpenting dari semua proses anggaran adalah sebagaimana arahan Presiden pada penyerahan DIPA dan TKD 2024 yakni kedisiplinan dan realisasi sesegera mungkin.

“Januari harus sudah realisasi. Jadi kita tunggu hasil pertemuan ini dan jika ada informasi terbaru akan segera kami sampaikan,” kata Muhammad MTA.

Pembahasan rancangan APBA 2024 belum dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan DPRA. Karena belum ada kejelasan, DPRA kemudian menyurati Kemendagri untuk memfasilitasinya.

Editor : Muhammad Fadhil

Shares: