DPRA Lobi Pemerintah Pusat Penuhi Seluruh Butir MoU Helsinki
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Dahlan Jamaluddin. (ANTARA/Teuku Dedi Iskandar)
Home Headline DPRA Lobi Pemerintah Pusat Penuhi Seluruh Butir MoU Helsinki
HeadlineNewsPolitik

DPRA Lobi Pemerintah Pusat Penuhi Seluruh Butir MoU Helsinki

Share
Share

POPULARITAS.COM – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Dahlan Jamaluddin menegaskan pihaknya kini terus melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat agar seluruh butir naskah perjanjian perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia dalam MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005 lalu bisa sepenuhnya direalisasikan.

“Kami terus-menerus melakukan komunikasi termasuk kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan lembaga resmi pemerintah lainnya, agar semua butir MoU Helsinki ini agar dapat sepenuhnya direalisasikan pemerintah,” kata Dahlan Jamaluddin, Senin (2/11/2020) dilansir Antara.

Menurut dia, realisasi butir naskah perjanjian perdamaian yang sudah dicapai selama 15 tahun tersebut guna merawat keberlangsungan perdamaian di Aceh, yang selama ini telah berjalan sangat baik.

Karena dengan lahirnya perjanjian perdamaian tersebut tentu seluruh kesejahteraan masyarakat di Aceh dapat diwujudkan, sekaligus melancarkan pelaksanaan berbagai agenda pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Aceh lebih maksimal.

Dahlan Jamaluddin juga menjelaskan, sebelumnya pada bulan Februari 2020 lalu dirinya bersama Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al-Haytar bersama sejumlah pemangku kepentingan lainnya, juga sudah bertemu dengan Presiden Joko Widodo guna membahas kelanjutan realisasi MoU Helsinki.

Dalam pertemuan tersebut, kata Dahlan, Presiden Joko Widodo berjanji akan menyelesaikan setiap kendala yang dianggap menjadi persoalan di semua semua poin MoU Helsinki dalam waktu tiga bulan.

Namun karena terkendala dengan pandemi COVID-19, pertemuan lanjutan antara pemangku kebijakan di Aceh dengan pemerintah pusat hingga saat ini belum bisa dilakukan.

“Tapi meski belum bisa dilakukan pertemuan secara berlanjut, namun kami masih terus melakukan koordinasi lanjutan agar semua realisasi butir perdamaian ini bisa
secepatnya tuntas dan terealisasi sepenuhnya,” kata Dahlan menambahkan.

Ia juga menjelaskan perjanjian damai yang telah dicapai tersebut merupakan dasar lahirnya penyelenggaraan pemerintahan di Aceh dan sebagai kehendak politik
perdamaian menjadi kenisncayaan agar memperkuat keberlanjutan perdamaian di Aceh.

Menurut dia, siapa pun yang ada di dalam Pemerintahan Aceh maka memiliki kewajiban mandatoris yang sebenarnya untuk mewujudkan harapan politik untuk mewujudkan perdamaian abadi di Aceh, kata Dahlan menegaskan.[]

Share

Leave a comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


Tulisan Terkait
Tiga pemuda tewas tenggelam di Danau Toba
News

Tiga pemuda tewas tenggelam di Danau Toba

POPULARITAS.COM – Riguen Hutagaol (17), Bryan Samosir (18, dan Aldin Samosir (19),...

Walikota Banda Aceh bongkar sendiri papan reklame dengan menaiki mobil crane, Pengamat kebijakan publik sebut pencitraan
News

Walikota Banda Aceh bongkar sendiri papan reklame dengan menaiki mobil crane, Pengamat kebijakan publik sebut pencitraan

POPULARITAS.COM – Pengamat kebijakan publik Aceh, Nasrul Zaman menyebutkan aksi Wali Kota Banda...

Satpol PP Pemko Banda Aceh bongkar papan reklame tak berizin
News

Satpol PP Pemko Banda Aceh bongkar papan reklame tak berizin

POPULARITAS.COM – Pemko Banda Aceh membongkar sejumlah baliho yang tak memiliki izin...

Jawab permintaan Mualem, Badan Penyelenggara Haji pastikan kuota haji Aceh 2026 ditambah
News

Jawab permintaan Mualem, Badan Penyelenggara Haji pastikan kuota haji Aceh 2026 ditambah

POPULARITAS.COM – Kepala Badan Penyelenggara (BPH) RI KH Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan...