Jumat (14/10/2022), Presiden RI kumpulkan seluruh Kapolres dan Kapolda se-Indonesia. Ratusan pewira menengah, dan para jenderal di institusi Kepolisian Republik Indonesia itu, hadir ke Istana Negara tanpa diperbolehkan membawa ajudan, handphone, dan bahkan harus naik bus ke Istana Negara.
Dalam arahannya, Presiden RI soroti gaya hidup mewah para pejabat Polri, dan juga tindakan represif dan sewenang-wenang aparatur kepolisian yang masih menjadi budaya di institusi tersebut.
“Saya terlalu banyak mendapat laporan, urusan kecil-kecil tetapi bisa mengganggu kepercayaan terhadap Polri. Jadi keluhan masyarakat terhadap Polri 29,7 persen itu, ini sebuah persepsi
Jokowi melanjutkan, laporan mengenai tindakan oknum anggota Polri mencari-cari kesalahan juga sampai kepadanya, termasuk masalah gaya hidup mewah pejabat Polri.
Polri, sebagai aparatur penegak hukum, merupakan instansi yang paling dekat dengan rakyat. Fungsi pelayanan yang melekat di intitusi itu, justru selama ini telah dimanfaatkan oleh para okunum untuk meraih pundi-pundi kekayaan.
Hal sederhana mungkin yang kerap dialami masyarakat adalah pungutan liar, dari urusan membuat surat kehilangan, laporan kehilangan, urusan laka-lantas, dan pelayanan kepolisian lainnya kerap memunculkan biaya-biaya yang memberatkan rakyat yang sudah susah akibat persoalan harga barang baik, BBM naik, dan lain sebagainya.
Sebagai institusi penegak hukum yang seharusnya menjadi pengayom, dan pelindung masyarakat, bahkan justru banyak para pejabat polri yang ikut terlibat secara aktif melindungi berbagai aktivitas ilegal yang meresahkan masyarakat, seperti judi, narkoba, dan bahkan aktivitas melanggar hukum lainnya.
Terakhir, Polri menangkap Irjen Pol Teddy Minahasa, seorang jenderal Bintang dua di institusi itu dalam kasus penjualan barang bukti narkoba jenis sabu seberapat 5 kilogram.
Cara-Cara yang dilakukan oleh oknum pejabat Polri itu, telah menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga itu. Apalagi kemudian, kerap para perwira Polri mempertontonkan gaya hidup mewah yang semakin menyayat hati masyarakat.
Bayangkan, betapa mirisnya perasaan rakyat, sudah di pungli, sudah di peras oleh oknum-oknum, lalu mereka mempertontonkan gaya hidup mewah dari ‘uang’ hasi memeras masyarakat.
Di banyak daerah di Indonesia, gaya hidup mewah aparat kepolisian sudah menjadi tontonan masyarakat, dan hal tersebut dilakukan secara terang benderang.
Tentu, apa yang diingatkan oleh Presiden RI agar Polri tidak pertontonkan gaya hidup mewah hendaknya menjadi perhatian institusi Kepolisian RI, sebab, sebagai aparat penegak hukum yang digaji dengan uang pajak rakyat, dengan jumlah gaji yang besarannya sama-sama diketahui, gaya hidup mewah yang dipertontonkan bukanlah sesuatu yang pantas.
Rakyat akan menilai, gaji anggota polisi berapa, kenapa bisa beli barang-barang mewah, gaya hidup mewah, uangnya dari mana. Hal-hal seperti ini kemudian ditambah dengan rumitnya pelayanan kepolisian, dan praktek pungli yang masih membudaya. Semoga Pori terus berbenah, dan menjadi institusi yang melayani dan mengayomi masyarakat. Bravo Kepolisian Republik Indonesia. (**EDITORIAL)
