BANDA ACEH (popularitas.com) – Pemerintah Aceh mengalokasikan Rp100 miliar lebih untuk pengadaan mobil di sejumlah SKPA dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2019. Hal ini diungkap oleh Lembaga Kajian Institute for Development of Acehnese Society (IDeAS) setelah mengulik laman Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau SIRUP LKPP.
“Hampir seluruh SKPA melakukan pengadaan mobil dinas yang nominalnya mulai ratusan juta sampai miliaran rupiah,” kata Direktur IDeAS, Munzami HS, melalui siaran persnya kepada awak media, Minggu, 17 November 2019 malam.
Berdasarkan situs resmi tersebut diketahui terdapat 172 unit mobil dinas yang dibeli melalui APBA dan APBA-P 2019. Ratusan mobil dinas itu tersebar di 33 SKPA, termasuk pengadaan mobil ambulans, mobil pemadam kebakaran, mobil pustaka keliling, dan jenis mobil dinas lainnya. “Pengadaan mobil ini tidak kita masukkan karena berkebutuhan khusus,” ungkapnya.
Munzami mengaku mengupas SIRUP LKPP 2019 tersebut setelah publik dihebohkan dengan pengadaan barang anggaran untuk Kadin Aceh senilai Rp2,8 miliar dari APBA. Munzami menyebutkan hampir seluruh dinas melakukan pengadaan mobil, mulai dari mobil kepala dinas, kabid, dan sebagainya. “Mayoritas pengadaan tersebut bersumber dari APBA-P 2019,” katanya lagi.
Berdasarkan pengadaan tersebut IDeAS menilai adanya kesan perlombaan untuk menghabiskan realisasi APBA-P melalui pengadaan mobil dinas. Karena itu, pihaknya mempertanyakan urgensi bagi seluruh SKPA sehingga hampir semuanya melakukaan pengadaan mobil dinas. Selain itu, IDeAS juga mendapati pengadaan barang dan jasa di seluruh SKPA, bukan hanya mobil dinas saja. “Pengadaan kendaraan roda dua, komputer, laptop, kamera, dan sebagainya, sangat mendominasi realisasi APBA-P 2019. Artinya, anggaran rakyat hanya dijadikan sebagai penunjang kebutuhan hidup birokrasi di Aceh. Sangat minim sekali pos anggaran untuk pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.
IDeAS, menurut Munzami, selalu mengingatkan dan menyoroti Pemerintah Aceh ihwal pengentasan angka kemiskinan di seluruh kabupaten/kota agar menjadi PR utama. Dia juga mengimbau agar selalu elemen masyarakat di Aceh untuk mengawasi bersama realisasinya APBA 2019.
“Jangan yang diurus setiap tahun hanya pembangunan fisik serta pengadaan berbagai kebutuhan hidup dinas. Di Aceh, belanja untuk aparatur masih sangat tinggi, setiap tahun APBA hanya sebagai instrumen untuk mensejahterakan pegawai dan untuk belanja non-pembangunan lainnya. Akhir kata, APBA saat ini hanya sebagai Anggaran Peumakmu Birokrat Aceh,” pungkasnya.*(RIL)
