POPULARITAS.COM – Plt Ketua Umum Kadin Aceh, Muhammad Mada, menyambut baik capaian PT Bank Syariah Indonesia (PT BSI), yang mengumumkan penyaluran zakatnya pada tahun 2021 senilai Rp122,5 miliar lewat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Jakarta.
Namun, kata Cek Mada, menanggapi pernyataan Dirut BSI Hery Gunardy yang mengatakan bahwa zakat yang disalurkan perbankan syariah nasional itu terbesar dalam sejarah, khusus untuk Aceh, Bank Syariah Indonesia semestinya melakukan pembedaan, sebab di provinsi ujung barat Sumatera ini memiliki aturan khusus, yakni keberadaan Baitul Mal Aceh (BMA).
“Menurut Kadin, BSI juga harus menyalurkan zakatnya lewat Baitul Mal Aceh, jangan hanya lewat Baznas di Jakarta,” kata Cek Mada, karib Muhammad Mada disapa, dalam keterangannya kepada popularitas.com, Selasa (9/4/2022).
Dalam beberapa kesempatan bertemu dengan Regional CEO BSI Aceh, sebut Cek Mada, pihaknya sudah meminta agar seluruh pendapatan BSI di Aceh, zakatnya wajib di salurkan lewat Baitul Mal di Aceh.
Karenanya, BSI secara nasional, harus memisahkan pendapatan BSI di Aceh, dan untuk kemudian menyerahkan zakat itu lewat Baitul Mal di Aceh. Agar keberadaan BSI di provinsi ini memberikan kemanfaatan bagi masyarakat Aceh yang telah berkorban menghadirkan Qanun LKS.
Alasan Cek Mada, sebagai daerah yang mengatur tentang ketentuan wajib sistem keuangan syariah lewat Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS), sudah semestinya, BSI juga harus memperhatikan hal ini.
“Ya, kami dari Kadin minta, agar PT BSI juga salurkan zakatnya lewat Baitul Mal di Aceh,” sebut Cek Mada.
Hal lain juga yang harus menjadi Catatan adalah, pasar terbesar PT BSI ada di Aceh, yakni hampir 30 persen aset perbankan syariah terbesar nasional itu ada di Aceh, dan juga para pekerja BSI yang terbanyak juga ada di provinsi ini.
“Jadi wajar, kami dari Kadin menuntut agar BSI juga menyalurkan zakatnya lewat Baitul Mal,” tukasnya.
Dengan penyaluran zakat dari pendapatan BSI Aceh, maka hal itu secara nyata akan memberikan dampak penting bahwa, keberadaan Qanun LKS memberikan kemanfaatan bagi Aceh.
“Kalau berdasarkan hitungan jika memang zakat BSI secara nasional Rp122,5 miliar, maka kewajiban BSI untuk menyalurkan zakatnya 30 persennya lewat Baitul Mal di Aceh,’ papar Cek Mada.
Nah Jika hal itu tidak dilakukan, itu sama saja bahwa, keberadaan Qanun LKS sama sekali tidak memberikan dampak bagi Aceh, dan kami dari Kadin akan mendorong agar Qanun itu nantinya di revisi saja.
“Ya, kalau BSI gak salurkan zakat lewat Baitul Mal, Kadin Aceh akan berdiri di depan mengawal revisi Qanun LKS,” pungkas Cek Mada.
