POPULARITAS.COM – Ancaman El Nino kuat yang berpotensi terjadi bersamaan dengan Indian Ocean Dipole (IOD) positif perlu diantisipasi sejak dini. Apabila kedua fenomena tersebut berkembang bersamaan, penurunan curah hujan dapat memicu kemarau lebih panjang yang berujung pada krisis air hingga mengganggu ketahanan pangan.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan El Nino 2026 berpeluang berkembang menjadi kategori kuat. Bahkan, peluang peningkatan menjadi kategori amat kuat mencapai 75% pada periode Agustus hingga Oktober.
Dosen Departemen Geografi Lingkungan UGM, Emilya Nurjani mengatakan ancaman tersebut tidak bisa dilihat hanya sebagai persoalan cuaca. Karakteristik setiap wilayah akan menentukan seberapa besar dampak yang ditimbulkan.
El Nino berkaitan dengan perubahan suhu muka laut di Pasifik tropis, sedangkan IOD positif berkaitan dengan perbedaan suhu muka laut antara bagian barat dan timur Samudra Hindia.
“Kedua fenomena ini memberi dampak berkurangnya curah hujan di wilayah Indonesia. Ketika kedua fenomena tersebut berkembang secara bersamaan, maka efeknya dapat saling memperkuat dalam mengurangi curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia,” jelasnya, Senin (10/8/2026).
Menurut Emilya, kombinasi kedua fenomena tersebut dapat memperpanjang musim kemarau sekaligus membuat awal musim hujan mundur. Namun, tingkat dampaknya tidak akan sama di setiap daerah.
“El Nino Godzilla sebaiknya tidak hanya dipahami sebagai fenomena iklim yang ekstrem, tetapi juga sebagai alarm untuk melihat bagaimana setiap wilayah memiliki tingkat risiko dan kapasitas adaptasi yang berbeda,” tegasnya.
Emilya menilai persoalan paling serius justru muncul ketika kekeringan berkembang menjadi krisis air dan kemudian mengganggu sektor pangan.
Berkurangnya curah hujan akan menekan ketersediaan air irigasi. Apabila berlangsung panjang, kondisi tersebut dapat mengganggu pola tanam, menurunkan produktivitas pertanian, meningkatkan risiko gagal panen, hingga memengaruhi ketersediaan air untuk kebutuhan rumah tangga.
“Apabila kondisi ini berlangsung dalam waktu lama, persoalan yang awalnya berkaitan dengan cuaca dan iklim dapat berkembang menjadi persoalan sosial, ekonomi, hingga ketahanan wilayah,” ujarnya.
Risiko tersebut lebih besar di wilayah yang memiliki pola musim hujan dan kemarau yang tegas atau bertipe monsoonal. Wilayah tersebut antara lain sebagian Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sulawesi, serta wilayah selatan Indonesia. Sebaliknya, wilayah yang memiliki pola hujan atau klimatologi ekuatorial memiliki karakteristik berbeda dalam menghadapi periode kering.
Kondisi geologi juga menentukan kemampuan daerah dalam menghadapi periode kering. Kawasan karst atau wilayah yang terbentuk dari batuan gamping cenderung menghadapi tantangan lebih besar dalam ketersediaan air.
“Wilayah monsoonal dan karst memiliki dampak terhadap ketersediaan air dan pertanian apabila mengalami penambahan periode kering,” tuturnya.
Menghadapi potensi kekeringan hingga awal 2027, Emilya mendorong pemerintah mengubah pola penanganan. Informasi cuaca dan iklim harus digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan sebelum dampak kekeringan meluas.
Informasi tersebut dapat digunakan untuk menentukan kalender tanam, memilih komoditas dan varietas yang lebih tahan kekeringan, mengatur distribusi air irigasi, serta menyiapkan cadangan air bagi masyarakat dan sektor pertanian.
“Pada saat kondisi kekeringan yang sangat panjang, maka yang perlu dilakukan adalah mengubah pendekatan dari respons setelah terjadi kekeringan menjadi antisipasi berbasis informasi iklim,” tuturnya.
Pemerintah daerah juga perlu memperkuat infrastruktur penyimpanan air, seperti waduk, kolam retensi, dan sistem pemanenan air hujan. Perlindungan daerah tangkapan air harus dilakukan secara berkelanjutan agar cadangan air tetap terjaga.
Selain itu, pemetaan risiko berdasarkan karakteristik masing-masing wilayah dinilai penting. Dengan cara tersebut, intervensi pemerintah dapat diarahkan kepada wilayah dan kelompok masyarakat yang paling rentan.
Leave a comment