POPULARITAS.COM – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menegaskan penyelenggaraan pembelajaran semester genap yang dimulai Januari 2021 mengacu kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri.
Yaitu Kemendikbud, Menteri Agama, Mendagri dan Menteri Kesehatan tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada sementer genap tahun akademik 2020/2021 di masa pendemi Covid-19.
“Pemberian izin pembelajaran tatap muka (PTM) dapat dilakukan secara serentak dalam wilayah provinsi/kabupaten/kota atau bertahap per wilayah kecamatan/desa/kelurahan. Pemerintah daerah sebagai pihak yang paling memahami dan kapasitas wilayah masing-masing memiliki kewenangan penuh untuk mengambil kebikakan,” kata Plt Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Ainum Na’im, Senin (4/1/2021) dilansir Antara.
Sebelumnya penyesuaian SKB Empat Meteri dimumumkan tanggal 20 November 2020 memuat panduan lengkap PTM. Mulai dari tahap perizinan, prosedur yang harus dipenuhi, hingga prasyarat dan protokol kesehatan yang wajin dijalankan.
Menuruti Ainun, terdapat beberapa poin utama dalam SKM empat menteri tersebut. Pertama keputusan membuka sekolah ahrus mendapatkan persetujuan, bukan hanya dari pemerintah daerah, tetapi juga dari pihak sekolah dan komte sekolah, yang merupakan perwakilan para orang tua murid.
“PTM sifatnya diperolehkan, tidak diwajibkan, sehingga keputusan akhir tetap ada di orang tua. Jika orang tua belum nyaman, maka siswa dapat melanjutkan proses belajar dari rumah,” ujar dia.
Sekolah yang dibuka juga wajib mematuhi syarat kesehatan dan keselamatan serta menerapkan protokol yang ketat. Sebagai contoh, jumlah siswa yang hadir dalam satu sesi kelas hanya boleh 50 persen dan satuan pendidikan diminta memberlakukan rotasi untuk mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan sekolah.
Lebih lanjut Ainun mengatakan bahwa dua prinsip kebijakan pendidikan di masa pendemi tetap harus dijujung. Pertama, memastikan kesehatan sebagai prioritas utama. Kedua, memperhatikan tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial seluruh insan pendidikan.
“Pemerintah akan senantiasa memantau dan mengevaluasi situasi pendemi agar proses dan manfaat pembelajaran tetap dapat berlangsung,” tutupnya.[acl]
