POPULARITAS.COM – Ketua DPRK Pidie Jaya, A Kadir Jailani, berang dengan metode kerja pemerintah setempat dalam penanganan pasca bencana banjir bandang yang menerjang wilayah setempat pada 25 November 2026 lalu.
Pasalnya, sudah dua bulan lebih bencana memporak-porandakan daerah tersebut, namun tidak nampak progres pemulihan wilayah permukiman penduduk dari lumpur-lumpur banjir bandang tersebut.
Emosi Pang Kade sapaan A Kadir Jailani terhadap metode kerja Pemkab Pidie Jaya dalam penanganan pasca bencana dalam beberapa kali tanggap darurat itu dikemukakan dalam rapat evaluasi penanganan pascabencana banjir dan longsor, di Posko penanganan, Selasa malam (27/1/2026).
Mula-mula Kepala Bappeda Pidie Jaya, Muhalil, memaparkan pogres penanganan bencana dengan menampilkan slide-slide foto. Saat itulah Pang Kade murka.
Soalnya, data progres yang dipaparkan oleh Pemerintah Pidie Jaya tidaklah sesuai dengan kondisi objektif dilapangan, baik masyarakat maupun wilayah pemukiman penduduk.
Pang Kade bahkan menyebutkan, rapat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pidie Jaya terkait progres penanganan bencana sangat terkesan seremonial semata bahkan sangat memalukan.
“Rapat ini sangat memalukan untuk selevel pemerintah daerah. Sudah dua bulan pascabencana, laporan yang disampaikan hanya foto-foto yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan,” ujar Pang Kade dalam rapat yang dihadiri seluruh SKPK Pidie Jaya tersebut.
“Laporan-laporan yang disampaikan itu juga tidak mencerminkan kerja-kerja pemerintah dalam menangani penderitaan korban yang sangat ingin kembali ke rumahnya,” tambahnya.
Bahkan sambung Ketua DPRK Pidie Jaya, 60 hari lebih pascabencana terjadi, saat ini masyarakat korban banjir masih secara mandiri berjibaku membersihkan lumpur-lumpur yang menimbun rumah-rumahnya. Lebih celakanya lagi, proses pendataan rumah masyarakat juga masih amburadul.
Usai mengkritisi metode penanganan pasca bencana dari yang diawasinya selama dua bulan pascabencana, A Kadir Jailani kemudian memilih walk out atau keluar dari rapat tersebut. Karena menurut pengamatannya penanganan pascabencana terkesan tidak ada perencanaan dan skala prioritas serta tidak miliki arah.
“Ini sudah dua bulan pascabencana, tapi yang dipaparkan hanya foto ke foto. Tidak ada progres, tidak ada target, tidak ada program kerja. Ini rapat mengecewakan. Kalau begini, saya walk out,” beber Pang Kade yang cukup kecewa dengan penanganan bencana sehingga derita penyintas banjir bandang Pidie Jaya tersebut tak kunjung hilang.
Dalam momen rapat evaluasi itu, Kapolres Pidie Jaya, AKBP Ahmad Faisal Pasaribu, juga ikut berang, karena paparan laporan yang disampaikan Bappeda seakan menafikan kerja-kerja TNI-Polri yang pontang-panting melakukan proses pemulihan pasca bencana, bahkan terkesan tak dianggap oleh Pemkab setempat.
Tidak hanya itu, AKBP Pasaribu juga menyorot dalam rapat tersebut tidak menampilkan persentase pogres penanganan pasca bencana.
“Laporan tersebut seakan-akan TNI-Polri tidak pernah ada dalam penanganan bencana ini. Padahal kami ada di lapangan setiap hari. Laporan ini juga tidak ada persentase progresnya sama sekali sudah sejauh mana. Tidak menjelaskan apa yang sudah, yang sedang dan yang akan dilakukan. Ini sangat disayangkan. Pemkab tidak ada perencanaan penanganan sama sekali,” ketus AKBP Ahmad Faisal Pasaribu.
Orang nomor satu dijajaran Polres Pidie Jaya itu juga mengkritis pemaparan laporan yang ia nilai minim capaian penanganan bencana. Dan akan sangat berbahaya bahkan menyulitkan untuk pengambilan kebijakan terkait status bencana setempat.
Usai mendapat kritik keras, Bupati Pidie Jaya, Syibral Malasyi kemudian melakukan perpanjangan status tanggap darurat bencana setempat.
Sibral Malasyi mengaku, panangan bencana Pidie Jaya yang telah berjalan selama dua bulan, belum ada progres yang membanggakan. Untuk itu ke depan perlu ada pembenahan serius disegala lini. Tidak hanya sebatas laporan-laporan normatif.
“Masa tanggap darurat kita perpanjang 14 hari ke depan. Saya minta semua dinas terkait punya program kerja yang jelas dan target waktu. Rapat selanjutnya, setiap dinas wajib menyampaikan progres nyata, bukan sekadar paparan,” ungkapnya.
Leave a comment