Home News Edukasi Komisi VI DPR Aceh : Kadis Pendidikan harus dievaluasi
EdukasiNews

Komisi VI DPR Aceh : Kadis Pendidikan harus dievaluasi

Share
Komisi VI DPR Aceh : Kadis Pendidikan harus di evaluasi
Tgk Muhammad Yunus, anggota komisi VI DPR Aceh. FOTO : Kba.one
Share

POPULARITAS.COMAnggota Komisi VI DPR Aceh, Muhammad Yunus, mengatakan, Pj Gubernur Achmad Marzuki harus evaluasi Kinerja dinas pendidikan Aceh dibawah kepemimpinan Alhudri.

Pasalnya, kata Muhammad Yunus, dalam keterangannya kepada popularitas.com, Jumat (4/11/2022), kinerja dinas tersebut sangat lemah, baik dari sisi pengelolaan anggaran, maupun upaya meningkatkan kualitas pendidikan.

Bahkan, tambah Yunus, sebagai mitra mereka di eksekutif, dinas pendidikan Aceh tidak bekerja dengan sepenuhnya, dan kurang memahami konteks dan problem dunia pendidikan di daerah ini.

Muhammad Yunus bahkan memberikan ilustrasi, jika di prosentasekan, antara 0-100 persen, kinerja Kepala Dinas Pendidikan Aceh tidak sampai pada angka 50 persen, tuturnya. “Banyak kelemahan kadisnya, kita sudah pernah panggil,” katanya.

Sebelumnya pada tanggal 23 Agustus 2022, jajaran Komisi VI DPR Aceh, panggil Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Alhudri untuk evaluasi kinerja instansi tersebut, dan juga pembahasan realisasi anggaran 2022.

Rapat evaluasi dipimpin langsung Ketua Komisi VI DPR Aceh, Anwar SIP, MPA, dan hadir sejumlah anggota, seperti Tantawi, Tgk Muhammad Yunus, Amiruddin Idris, Sofyan Puteh, dan Bardan Sahidi.

Pada rapat itu, komisi IV soroti perihal pemerataan tenaga guru, beredarnya makelar tukang pindah guru, dan juga penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Selain itu juga, komisi VI juga mendapatkan laporan masih adanya praktek pungutan tidak resmi di sekolah, seperi iuran komite, dan pungutan lain yang bersifat untuk kepentingan belajar dan mengajar di sekolah.

Kepada popularitas.com, Muhammad Yunus kembali melanjutkan, dibawah kepemimpian Alhudri, kinerja realisasi anggaran di dinas pendidikan juga sangat lambat, dan tentu saja hal tersebut berdampak pada kualitas pendidikan nantinya.

Menggapi demo pelajar ke kantor Dinas Pendidikan Aceh, Muhammad Yunus menyebutkan hal tersebut wajar, dan dibenarkan dalam UU, bahwa siapapun boleh menyampaikan aspirasi dan pendapatnya. “Ya saya pikir kalau ada yang demo pasti ada masalah, dan demonstrasi itu juga dibenarkan oleh aturan,” tandasnya.

 

Editor : Hendro Saky

Share

Leave a comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


Tulisan Terkait
News

Temui Abang Samalanga, Kapolda Aceh Bahas Sinergi Jaga Kamtibmas dan Dukung Pembangunan

POPULARITAS.COM – Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan bersilaturahmi dengan Ketua DPR Aceh...

Lihat aksi premanisme, warga Aceh bisa telp layanan 110
HukumNews

Polisi Terlibat Perampokan Toko Emas di Aceh Selatan Dipecat

POPULARITAS.COM – Polda Aceh menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Briptu...

https://popularitas.com/berita/mawardi-nur-diusulkan-jadi-kepala-bpma-oleh-mualem-rekin-minta-tinjau-ulang/
News

Mawardi Nur diusulkan jadi Kepala BPMA oleh Mualem, Rekin Aceh minta tinjau ulang

POPULARITAS.COM – Pengusulan Mawardi Nur sebagai Kepala BPMA oleh Gubernur Muzakir Manaf,...

Ziarah ke Makam Habib Bugak, Dirut Bank Aceh : Kita ingin semangat wakaf beliau jadi teladan
News

Ziarah ke Makam Habib Bugak, Dirut Bank Aceh : Kita ingin semangat wakaf beliau jadi teladan

POPULARITAS.COM – Direktur Utama Bank Aceh Syariah, Fadhil Ilyas, gelar ziarah ke...