POPULARITAS.COM – Anggota DPD RI asal Aceh, Sudirman atau Haji Uma meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membentuk sistem pengendalian media sosial di daerah, termasuk melalui subsektor khusus yang mampu memahami dan mengartikulasikan bahasa-bahasa lokal.
Hal tersebut disampaikan Haji Uma dalam Rapat Kerja Komite I DPD RI bersama Kementerian Komunikasi dan Digital di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2025).
“Sering terjadi kesalahpahaman di daerah karena bahasa lokal yang digunakan tidak dipahami konteksnya. Ini membuka ruang bagi fitnah dan ujaran kebencian,” kata Haji Uma.
Ia menilai banyak dinamika dan gesekan sosial di daerah muncul akibat penggunaan bahasa daerah yang tidak dipahami secara utuh oleh sistem aplikasi maupun moderasi platform digital.
“Sering terjadi kesalahpahaman di daerah karena bahasa lokal yang digunakan tidak dipahami konteksnya. Ini membuka ruang bagi fitnah dan ujaran kebencian,” kata Haji Uma dalam rapat Kerja Komite I DPD RI bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Senayan, Rabu (21/1/2025).
Ia menyoroti maraknya penyalahgunaan ruang digital yang berdampak pada degradasi moral, seperti penyebaran konten pornografi, ujaran kebencian, caci maki, hingga fitnah yang tersebar luas di berbagai platform media sosial.
“Kondisi tersebut menjadi tantangan serius, khususnya di daerah yang memiliki kekhasan nilai budaya dan penerapan syariat,” ujarnya..
Haji Uma menilai literasi digital perlu dibangun dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Menurutnya, literasi digital tidak cukup hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus menguatkan nilai budaya, agama, dan etika dalam berkomunikasi.
Haji Uma menilai kebijakan utama Komdigi yang mengusung tiga aspek, yakni terhubung, tumbuh, dan terjaga.
Haji Uma menyebutkan, arah kebijakan tersebut sudah tepat. Namun masih perlu diperdalam agar tidak hanya bersifat kontekstual, melainkan juga konseptual serta menyentuh nilai-nilai dasar kehidupan bermasyarakat.
“Pembangunan sistem komunikasi nasional tidak semestinya hanya bertumpu pada kekuatan finansial dan kemajuan teknologi, tetapi juga harus berpijak pada nilai moralitas, agama, budaya, serta ideologi Pancasila,” ujarnya.
Menurut Haji Uma, ruang digital tidak berada dalam ruang hampa, melainkan diisi oleh masyarakat dengan latar belakang moral, kultur, dan budaya yang beragam. Karena itu, penguatan nilai moral sesuai Pancasila menjadi hal yang sangat penting.
Dalam kesempatan yang sama, Haji Uma menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah dalam memberantas praktik judi online. Ia berharap upaya tersebut terus diperkuat secara lebih luas dan masif.
“Kita ini bukan berada di ruang hampa. Ruang digital diisi oleh masyarakat dengan moralitas, kultur, dan budaya. Karena itu, penguatan nilai moral sesuai Pancasila menjadi hal yang penting,” ujar Haji Uma.
Dalam kesempatan yang sama, Haji Uma juga menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah dalam memberantas praktik judi online dan berharap upaya tersebut terus diperkuat secara lebih luas dan masif.
Haji Uma juga berharap ruang digital dapat lebih ramah terhadap publikasi informasi bencana. Ia menilai informasi dari daerah, khususnya wilayah terdampak bencana, merupakan bagian penting dalam mendukung kerja-kerja penanganan pemerintah.
“Informasi bencana itu bukan pelanggaran. Justru menjadi bahan penting untuk melihat kondisi riil di lapangan,” katanya.
Haji Uma berharap kebijakan komunikasi dan digital ke depan semakin adil, inklusif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat daerah, serta mampu melindungi nilai-nilai moral dan budaya.
“Semoga ke depan ini bisa lebih baik dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di daerah,” pungkasnya.
Leave a comment