POPULARITAS.COM – Pj Ketua Tim Penggerakan PKK Aceh, Mellani Subarni pimpin rapat kordinasi tim percepatan penurunan stunting (TPPS). Kegiatan tersebut dilangsungkan di ruang kerja Gubernur Aceh, Senin (1/4/2024).
Dalam rakor tersebut, Mellani minta upaya-upaya dan kerja-kerja penurunan stunting melibatkan banyak pihak. Untuk itu, katanya kemudian, penting bagi tim berkolaborasi dengan seluruh lapisan masyarakat.
Dia menyebutkan, guna mengefektifkan percepatan penurunan stunting di Aceh, maka diperlukan kesamaan pemahaman. Hal itu akan membangun gerak bersama agar seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan, baik dari tingkatan provinsi, kabupaten, camat hingga ke desa satu kesatuan.
“Permasalahan stunting ini menjadi PR nomor 1 dan menjadi amanah dari Pj Gubernur untuk terus bekerja keras turunkan stunting di Aceh,” kata Mellani dalam arahnya.
Mellani menjelaskan, selama ini program penurunan stunting telah banyak dan sempurna dibentuk, hanya saja dalam implementasinya masih kurang efektif dan tidak tepat sasaran. Membuat banyak kegiatan hanya berjalan di tempat.
“Seperti ada Gampong Gizi dan Rumoh Gizi Gampong, ada sebagian yang tidak jalan. Yang tidak jalan itu lah yang harus kita dorong, agar program-program ini dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.
Selain itu, untuk pencegahan lainya, juga sudah dilakukan kerjasama dengan Kementerian Agama, untuk sekolah persiapan nikah yaitu Sekolah Samara merupakan pendidikan pra nikah bagi calon pengantin.
Tujuan dari sekolah ini adalah membekali ilmu bagi setiap calon pengantin tentang tugas dan tanggungjawabnya setelah menikah serta berbagai hal yang perlu disiapkan seperti kesehatan dan psikologis.
Pendidikan pra nikah ini dinilai penting bagi setiap calon pengantin. Sebab akan mengajarkan persoalan finansial, keluarga, pekerjaan rumah tangga, kehamilan dan mengurus anak salah satunya pencegahan stunting.
“Jadi saya pikir, program sudah bagus tinggal kita gerakkan kembali agar bisa berjalan sesuai arahnya. Jadi saya butuh kerjasama semua pihak, karena saya tidak bisa bekerja sendri,” kata Mellani.
Hadir dalam rakor tersebut, PLH Asisten I, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), perwakilan BKKBN, dan instansi terkait lainya.
