POPULARITAS.COM – Kepala Perwakilan Kementrian Keuangan Aceh, Safuadi dalam diskusi dengan popularitas.com, beberapa waktu lalu menyampaikan, terdapat sejumlah hambatan bagi daerah berjuluk serambi mekkah ini untuk maju dan berkembang.
Ia menyebutkan, minimnya dukungan infrastruktur, perizinan yang lambat dan berbelit, serta praktek korupsi jadi tantangan bagi Pemerintah Aceh untuk menggerakan perekonomian daerah.
Dengan mengandalkan sektor Migas dan belanja pemerintah, kondisi perekonomian Aceh sangat rentan dan rawan terhadap berbagai gejolak fluktuasi harga dunia, termasuk resesi yang bisa saja terjadi.
Ekonomi Aceh yang ditopang sektor migas dan belanja pemerintah semata, membuat resiliensi perekonomian ini kurang efektif hadapi berbagai tantangan global. Hal tersebut jadi tantangan semua pihak, untuk ciptakan iklim investasi yang ramah dan nyaman sebagai penopangnya.
Sebagai satu wilayah, Aceh memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa, seperti pertanian, perkebunan, pertambangan, hutan, mineral dan berbagai sektor lainnya.
Namun, semua itu belum tergarap dengan baik. Mengandalkan sektor migas dan belanja pemerintah, daerah ini sama sekali belum mampu menggerus akar persoalan, berupa kemiskinan dan pengangguran.
Sebut saja misalnya, kemiskinan di Aceh tetap jadi nomor satu di Sumatra, begitu juga dengan masalah lapangan kerja dan pengangguran. Hal tersebut jadi pekerjaan berat pemerintah Aceh saat ini.
Pj Gubernur Aceh Bustami Hamzah, Selasa (22/5/2024) menujuk Muhammad Iswanto untuk menggawangi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh. Kepada pria kelahiran Blang Bintang itu, disandarkan harapan untuk membenahi berbagai hambatan serta sumbatan yang selama ini jadi kendala masuknya modal ke Aceh.
Bicara investasi, kondisinya memang sudah baik, hal tersebut dapat dilihat dari capaian realiasi penanaman modal yang setiap tahunnya terus bergerak naik.
Jika merujuk data realiasi investasi di Aceh, pada triwulan I 2024 sudah capai Rp2,13 triliun dari sektor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Rp232,67 miliar dari Penanaman Modal Asing (PMA).
Angka tersebut, meningkat tajam dibandingkan triwulan yang sama pada 2023 yang besarnya Rp1,2 triliun.
Namun, jika dibandingkan dengan daerah lain, angkat tersebut sangat jauh tertinggal. Contohnya saja Sumatera Utara 2023, realiasi investasi di provinsi itu capai Rp22 triliun, begitu juga dengan Riau 2023, Rp78 triliun.
Kemudian Bengkulu di tahun 2023 Rp2,79 triliun, Sumatara Selatan awal 2024 saja Rp47,8 triliun, Jambi Rp10 triliun, dan Lampung di tahun 2023 Rp10,89 triliun.
Dari seluruh provinsi yang ada di Pulau Sumatra, nilai realisasi investasi di Aceh paling rendah, baik PMDN maupun PMA. Tentu, hal ini jadi pemantik diskusi bagi semua pihak, apa yang kurang dan salah dalam tata kelola investasi di provinsi ujung pula Sumatra ini.
Kehadiran Muhammad Iswanto sebagai ujung tombak manggaet investasi masuk ke Aceh tentu saja jadi harapan. Diharapkan, pria yang saat ini menjabat sebagai Pj Bupati Aceh Besar itu, mampu memecah kebuntuan dan sumbatan yang selama ini terjadi, yakni, perizinan yang berbelit-belit seperti yang disampaikan oleh Kepala Perwakilan Kementrian Keuangan Aceh, Safuadi.
Saat memimpin Aceh Besar, Muhammad Iswanto terbukti mampu mengubah pelayanan administrasi kependudukan dan juga pelayanan terpadu satu pintu untuk perizinan investasi. Hal tersebut semakin mendekatkan layanan para pengguna, baik masyarakat maupun pengusaha yang ingin berinvestasi di Aceh Besar lewat MPP atau Mal Pelayanan Publik.
Hasil penelitian dan riset yang diterbitkan oleh Kementrian BKPM, tempatkan DPMPTSP Kabupaten Aceh Besar raih posisi ke-70 dari 415 kabupaten se-Indonesia.
Tentu saja, kerja-kerja yang telah dibuktikan oleh Muhammad Iswanto selama menjabat Pj Bupati Aceh Besar, dapat Ia terapkan kala memimpin DPMPTSP Aceh. Ditangan dinginnya, diharapkan gelombang investasi dari PMDN dan PMA masuk ke provinsi ini.
Kepada popularitas.com, Kamis (23/5/2024), Muhammad Iswanto menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Pj Gubernur Aceh Bustami Hamzah yang telah memberikannya kepercayaan memimpin DPMPTSP.
Ia berjanji akan menjalankan amanah tersebut dengan baik. Muhammad Iswanto pun menyebutkan bahwa, dirinya akan menggalang kolaborasi serta komunikasi dengan semua pihak dan stakeholder guna mendorong pertumbuhan investasi di Aceh.
Hal pertama yang ingin dia harapkan, dukungan dari semua pihak, terutama ASN di DPMPTSP Aceh untuk secara bersama bekerja guna mencapai arah perubahan demi tumbuh kembangnya investasi di daerah ini. Harapannya, jika hal tersebut dapat diwujudkan, maka akan berdampak bagi pemerintah dan rakyat Aceh. “Mohon saya didoakan dan didukung,” pintanya.
Bang Wanto, karib lelaki itu disapa, juga mengatakan, dirinya akan segara turun ke lapangan dan berbaur dengan siapa saja pihak-pihak yang selama ini miliki kompetensi untuk mendukung tata kelola investasi. Hal tersebut merupakan kebiasaan dirinya selama ini memimpin sebuah organisasi.
