POPULARITAS.COM – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menegaskan, isu penghapusan mata pelajaran Sejarah tidak benar. Dia terkejut karena isu tersebut telah menyebar dengan cepat.
Isu penghapusan mata pelajaran sejarah muncul setelah beredar draf dengan judul “Sosialisasi Penyederhanaan Kurikulum dan Asesmen Nasional”. Dalam draf yang bertuliskan rahasia itu menjelaskan tentang ketidakwajiban pelajar di tingkat SMA/sederajat untuk mengambil mata pelajaran Sejarah.
Draf bertanggal 25 Agustus 2020 itu berlogo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Dalam draf itu, pelajar pada jenjang kelas 10 SMA/sederajat pelajaran sejarah dileburkan bersama pelajaran IPS. Begitupun dengan rumpun eksakta seperti Fisika, Kimia, dan Biologi dileburkan jadi pelajaran IPA.
Pelajaran IPA dan IPS masing-masing mengambil jam pelajaran hingga 144 jam per tahun.
Sementara itu, untuk jenjang kelas 11 dan 12 SMA/sederajat mata pelajaran sejarah menjadi mata pelajaran pilihan, bukan wajib. Bersama dengan mata pelajaran rumpun IPS lainnya, seperti Sosiologi, Ekonomi, Antropologi, dan Geografi. Bersama dengan itu, rumpun eksakta atau IPA juga menjadi pilihan, seperti pelajaran Biologi, Kimia, Fisika dan lainnya.
Melalui sebuah video di akun media sosialnya, Menteri Nadiem mengklarifikasi mengenai isu tersebut. Video itu unggah di akun instagramnya @nadiemmakarim, Minggu (20/9/2020).
“Saya Mendikbud, Nadiem Makarim, saya ingin mengklarifikasi beberapa hal karena saya terkejut betapa informasi tidak benar soal matpel (mata pelajaran) sejarah. Saya mau mengucapkan sekali lagi bahwa tidak ada sama sekali regulasi penghapusan mata pelajaran sejarah di kurikulum nasional,” ujar Nadiem dalam video berdurasi 2 menit 41 detik di akun instagramnya itu.
Nadiem tidak menepis kabar adanya pengkajian untuk penyederhanaan kurikulum. Namun, tidak ada penghapusan mata pelajaran sejarah. Selain itu, penyederhanaan kurikulum tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Perlu diuji coba dulu ke beberapa sekolah dan tidak dilakukan secara nasional.
“Isu ini keluar karena ada presentasi internal yang keluar ke masyarakat dengan salah satu permutasi penyederhanaan kurikulum. Kami punya banyak, puluhan versi yang berbeda yang sedang melalui FGD, dan uji publik. Semua belum tentu permutasi tersebut menjadi final. Inilah namanya pengkajian yang benar di mana berbagai opsi diperdebatkan secara terbuka,” tambahnya.
Nadiem merasa, isu tersebut telah menyudutkan dirinya sebagai menteri yang antikebangsaan. Komitmennya terhadap terhadap sejarah bangsa ini dipertanyakan. Padahal, kata Nadiem, dia memiliki misi untuk memajukan pelajaran sejarah. Agar menjadi pelajaran yang diminati anak-anak Indonesia.
“Yang mengejutkan adalah, komitmen saya terhadap sejarah kebangsaan dipertanyakan. padahal misi saya adalah untuk memajukan pendidikan sejarah, dan kembali relevan dan menarik bagi anak-anak,” ujar Nadiem.
Bukan hanya itu, Nadiem bahkan mengatakan bahwa di dalam dirinya mengalir darah pejuang kemerdekaan yang berasal dari sang kakek. Dia juga menyebut, orangtuanya turut berjuang untuk kebaikan negara ini.
“Kakek saya adalah salah satu tokoh perjuangan dalam kemerdekaan Indonesia di tahun 1945. Ayah (Nono Anwar Makarim), dan ibu (Atika Algadrie) saya aktivis nasional membela hak asasi rakyat Indonesia dan berjuang melawan korupsi. Anak saya tidak akan tahu bagaimana melangkah ke masa depan tanpa mengetahui dari mana mereka datang,” sambungnya.
Kakek Nadiem adalah Hamid Algaderi. Hamid merupakan seorang pejuang kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan, dia aktif dalam PAI (Persatuan Arab Indonesia). Kemudian, setelah kemerdekaan, Hamid Algaderi ikut dalam perjanjian Linggarjati, Renville dan Konferensi Meja Bundar.[acl]
Sumber: merdeka.com
