POPULARITAS.COM – Jika nama Bustami Hamzah disetujui Presiden Joko Widodo atas usulan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, maka tanggal 6 Juli 2023, Sekda Aceh itu akan dilantik sebagai Pj Gubernur Aceh gantikan Achmad Marzuki.
Santer, nama Bustami Hamzah mencuat belakangan hari untuk di usul sebagai Pj Gubernur Aceh. Nama lelaki itu juga secara resmi telah kantongi rekomendasi dari lembaga legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).
DPR Aceh, berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus), menyepakati kirim nama Bustami Hamzah sebagai Pj Gubernur Aceh. Langkah itu menyusul surat permintaan dari Kemendagri agar lembaga legislatif itu dapat mengirimkan nama-nama untuk ditetapkan sebagai Pj Gubernur Aceh sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Achmad Marzuki.
Ketua Fraksi Gerindra DPR Aceh Abdurrahman Ahmad, dalam keterangan persnya, Senin (12/6/2023) menjelaskan, pihaknya secara resmi telah mengirimkan nama Bustami Hamzah untuk ditetapkan sebagai Pj Gubernur Aceh kepada Mendagri. “Iya, sudah kita kirim nama yang bersangkutan kepada Pak Tito di Jakarta,” ujarnya.
Dari sumber-sumber yang dihimpun popularitas.com, para pimpinan DPR Aceh sendiri, dijadwalkan akan bertemu dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian guna membahas usulan dari lembaga legislatif itu tentang sosok Bustami yang telah mendapatkan rekomendasi.
“Iya, nanti akan ada pertemuan resmi antara pimpinan DPR Aceh, ketua fraksi dengan Mendagri untuk membahas perihal usulan nama Bustami Hamzah,” kata sumber itu kepada popularitas.com
Sosok Bustami Hamzah memang fenomenal di lingkup ASN Sekretariat Daerah (Setda) Aceh. Pria itu telah menghabiskan karirnya dengan sejumlah jabatan penting, hingga akhirnya sampai ke puncak karir sebagai pejabat eselon I.
Lelaki yang mudah bergaul dan dekat dengan semua kalangan itu memang layak untuk memimpin Aceh hingga satu tahun kedepan. Kiprahnya sebagai Sekda saat ini, efektif membangun komunikasi dan stabilitas pemerintahan, terutama dengan lembaga legislatif.
Saat Ia menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), sejumlah terobosan penting dilakukannya, terutama sejumlah inovasi untuk meningkatkan pendapatan asli Aceh (PAA).
Ditangannya juga persoalan penertiban dan penataan aset berjalan mulus, bahkan KPK RI memberikan apresiasi atas keberhasilan Bustami Hamzah dalam menuntaskan berbagai temuan terkait dengan tata kelola dan penataan aset di tubuh pemerintahan Aceh.
Dengan berbagai rekam jejak yang Ia miliki, tentu rekomendasi DPR Aceh itu tak salah. Timbangan lembaga legislatif itu sudah sangat tepat mengusulkan nama Bustami Hamzah sebagai Pj Gubernur Aceh.
Harapan kita tentunya, tak ada halangan politis, dan Presiden RI Joko Widodo juga punya timbangan tersendiri untuk menetapkan Bustami Hamzah sebagai Pj Gubernur Aceh.
Tentu saja, jika telah menjadi Pj Gubernur Aceh, Bustami Hamzah diharapkan dapat memimpin daerah ini hingga satu tahun kedepan. Seperti menyukseskan agenda nasional berupa pemilihan presiden dan juga pemilihan legislatif, serta menuntaskan sejumlah proyek strategis nasional (PSN) di daerah ini.
Kita percaya, kepemimpinan Bustami Hamzah akan mampu melaksanakan tugas itu dengan baik. Selain kaya pengalaman, sosok pria ini punya hubungan yang mengakar dengan kalangan ASN di Aceh, serta jejaring di seluruh kementrian yang ada di Jakarta.
Dengan potensi itu, Bustami Hamzah diharapkan dapat menggerakan seluruh potensi ASN untuk menjalakan agenda-agenda bangsa, dan juga program-program kerakyatan di daerah ini. Hubungannya dengan sejumlah kementrian di Jakarta juga akan memberikan manfaat dalam menyelaraskan program nasional di provinsi berjuluk serambi mekkah ini. Semoga. (**EDITORIAL)
