EkonomiNews

Menkeu Ancam Tunda DAU 5 Daerah di Aceh yang Belum Revisi APBD

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers mengenai Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) 2019 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (24/5/2019). Menteri Keuangan menyatakan telah mencairkan THR sebesar Rp19 triliun atau 19 persen dari proyeksi kebutuhan dana (Rp20 triliun) yang digunakan untuk membayar THR bagi PNS, Prajurit TNI dan Polri sebesar Rp11,4 triliun dan penerima pensiun atau tunjangan sebesar Rp7,6 triliun. | FOTO: ANTARA

JAKARTA (popularitas.com) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengancam akan menunda pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) kepada 65 daerah yang belum melaporkan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020. Dari 65 daerah, lima diantaranya berasal dari daerah yang ada di Aceh.

Laporan penyesuaian, itu kata dia merujuk pada kebijakan realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan dampak pandemi virus corona atau Covid-19.

“Ada 65 daerah yang belum menyampaikan laporan penyesuaian sampai dengan tanggal 7 Mei 2020,” ucap Ani, sapaan akrabnya, saat rapat virtual bersama Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Jumat, 8 Mei 2020.

Atas catatan ini, Ani melihat pemerintah pusat bisa memberi sanksi sesuai aturan perundang-undangan, di mana pemerintah bisa menunda pencairan anggaran pos lain, seperti DAU.

“Kami sudah menyampaikan kalau yang belum melakukan, kami akan melakukan semacam sanksi, yaitu penundaan untuk DAU-nya,” katanya.

Lebih lanjut, pemerintah pusat membutuhkan laporan penyesuaian anggaran daerah untuk menghitung keseluruhan kemampuan pemerintah pusat dan daerah untuk menangani dampak pandemi corona. Untuk itu, laporan penyesuaian ini sebenarnya dibutuhkan secara cepat.

Apalagi, pembahasan laporan penyesuaian sudah sering disinggung dalam rapat terbatas antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan para pemerintah daerah. Kebijakan realokasi dan refocusing pun sudah diumumkan sejak April lalu.

Berikut 65 daerah yang belum menyampaikan laporan penyesuaian anggaran:

1. Kabupaten Aceh Besar
2. Kabupaten Aceh Selatan
3. Kabupaten Bireuen
4. Kabupaten Pidie
5. Kota Langsa

6. Kabupaten Langkat
7. Kabupaten Mandailing Natal
8. Kabupaten Serdang Bedagai
9. Kabupaten Padang Lawas
10. Kabupaten Labuhanbatu Selatan
11. Kabupaten Bengkalis
12. Kabupaten Indragiri Hilir
13. Kabupaten Kampar
14. Kabupaten Kuantan Singingi
15. Kabupaten Pelalawan
16. Kabupaten Rokan Hilir
17. Kota Dumai
18. Kabupaten Natuna
19. Kabupaten Kepulauan Anambas
20. Kota Tanjung Pinang

  1. Kabupaten Bintan
    22. Kabupaten Ogan Hilir
    23. Kabupaten Bengkulu Utara
    24. Kabupaten Sukabumi
    25. Kabupaten Serang
    26. Kabupaten Wonosobo
    27. Kota Pekalongan
    28. Kabupaten Bangkalan
    29. Kabupaten Gresik
    30. Kabupaten Malang
    31. Kabupaten Mojokerto
    32. Kabupaten Pacitan
    33. Kabupaten Mempawah
    34. Kabupaten Sintang
    35. Kabupaten Melawi
    36. Kabupaten Kayong Utara
    37. Kabupaten Hulu Sungai Utara
    38. Kabupaten Muna
    39. Kabupaten Morowali Utara
    40. Kabupaten Manggarai
    41. Kabupaten Kepulauan Tanimbar
    42. Kabupaten Buru
    43. Kabupaten Seram Bagian Timur
    44. Kabupaten Kepulauan Aru
    45. Provinsi Papua Barat
    46. Kabupaten Fak-fak
    47. Kabupaten Manokwari
    48. Kabupaten Sorong
    49. Kota Sorong
    50. Kabupaten Sorong Selatan
  2. Kabupaten Maybrat
    52. Kabupaten Pegunungan Anak
    53. Provinsi Papua
    54. Kabupaten Puncak Jaya
    55. Kabupaten Kepulauan Yapen
    56. Kabupaten Sarmi
    57. Kabupaten Yahukimo
    58. Kabupaten Tolikara
    59. Kabupaten Mappi
    60. Kabupaten Waropen
    61. Kabupaten Supiori
    62. Kabupaten Mamberano Tengah
    63. Kabupaten Yalimo
    64. Kabupaten Puncak
    65. Kabupaten Intan Jaya.

Sumber: CNN

Shares: