JAKARTA (popularitas.com) – Pemerintah Pusat telah memberikan lampu kuning untuk Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Bila ada yang dianggap perlu pemberlakukannya, diminta untuk mengusulkan kepada pemerintah.
Juru Bicara Penanganan Covid-19 di Indonesia, Achmad Yurianto menyampaikan, pemerintah memberikan kesempatan kepada Pemda untuk mengajukan PSBB untuk meningkatkan efektifitas Physical Distancing.
Yuri juga mengingatkan Pemda, pemberlakukan PSBB bukan berarti melarang beraktifitas, tetapi membatasi aktivitas pergerakan manusia. Karena faktor utama penyebaran Covid-19 adalah manusia melalui interaksi sosial.
“Bukan memaknai melarang, tetapi membatasi, karena kita tau faktor penyebarannya adalah manusia, jadi aktivitas sosial penyebarannya maka perlu dibatasi,” kata Achmad Yurianto, Rabu (8/4/2020) dalam konferensi pers di Jakarta.
Data Rabu (8/4/2020) pukul 16.05 WIB, jumlah penambahan kasus positif hari ini adalah 218 orang, turun dibandingkan sehari sebelumnya sebanyak 247 orang. Pasien yang sembuh sebanyak 18 orang dan meninggal 19 orang.
Sedangkan jumlah total positif Covid-19 sebanyak 2.956 orang, masih dalam perawatan 2.494 orang. Sedangkan yang sembuh sebanyak 222 orang dan meninggal dunia 240 orang.
Menurut Yuri, perlu diberlakukan PSBB di daerah yang banyak ditemukan positif Covid-19. Mengingat beberapa hari terakhir ini mendapatkan ketidakefektifan dan tidak disiplin warga melakukan physical distancing atau menjaga jarak fisik.
Banyak ditemukan kasus positif terjangkit pada Orang Tanpa Gejala (OTG), sebutnya, dengan gejala yang minimal. Sehingga secara subjektif dirasakan tidak ada gejala positif corona dan sekarang diperkirakan masih terdapat di tengah masyarakat.
“Maka penting dilakukan menjaga jarak fisik, tetap berada di rumah, jangan keluar rumah kalau tidak sangat perlu,” pinta Yuri.[acl]
