Home News Pemerintah Siapkan Evakuasi 100-200 PMI Ilegal di Iran
News

Pemerintah Siapkan Evakuasi 100-200 PMI Ilegal di Iran

Share
Ilustrasi PMI Ilegal. Poto :HO
Share

POPULARITAS.COM – Pemerintah mengungkapkan sekitar 100 hingga 200 pekerja migran Indonesia (PMI) berstatus ilegal saat ini berada di Iran. Data tersebut berasal dari laporan sementara Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di negara tersebut di tengah meningkatnya ketegangan konflik di kawasan Timur Tengah.

Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Dzulfikar Ahmad Tawalla, mengatakan pemerintah terus memantau kondisi para warga negara Indonesia (WNI) di Iran melalui koordinasi intensif dengan KBRI setempat.

Menurut Dzulfikar, keberadaan para PMI tersebut bukan bagian dari skema penempatan resmi pemerintah karena Indonesia tidak memiliki perjanjian kerja sama penempatan tenaga kerja dengan Iran.

“Kita sampaikan bukan berarti kita punya perjanjian penempatan pekerja di Iran. Dari data sementara KBRI, ada sekitar 100 sampai 200 pekerja yang statusnya ilegal di sana,” ujar Dzulfikar saat ditemui di Magelang, Sabtu (7/3/2026).

Untuk memastikan data yang dimiliki pemerintah semakin akurat, Dzulfikar mengimbau keluarga PMI yang memiliki anggota keluarga bekerja di Iran agar proaktif melapor kepada pemerintah.

Langkah tersebut dinilai penting agar pemerintah dapat melakukan pendataan secara lebih presisi. Selain itu juga dapat memudahkan perlindungan jika terjadi kondisi darurat. “Kami mengimbau kepada keluarga yang memiliki anggota keluarga di Iran agar menyampaikan kepada pemerintah supaya pendataannya lebih presisi,” kata Dzulfikar.

Ia menegaskan, pemerintah ingin memastikan seluruh WNI yang berada di wilayah konflik dapat terpantau dan mendapatkan perlindungan maksimal. Dzulfikar juga menegaskan pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi apabila eskalasi konflik di Iran semakin meningkat.

Menurutnya, berbagai langkah terukur akan dilakukan untuk menjamin keselamatan warga negara Indonesia yang berada di wilayah tersebut. “Kalau eskalasinya meningkat, tentu kita akan melakukan upaya-upaya terukur untuk keselamatan warga negara Indonesia,” ujarnya.

Salah satu skenario yang disiapkan pemerintah adalah kemungkinan evakuasi atau pemulangan WNI apabila situasi keamanan tidak lagi memungkinkan mereka untuk tetap berada di sana. “Skema terburuk pasti kita pulangkan, mau tidak mau,” tegasnya.

Selain Iran, pemerintah juga terus memonitor kondisi WNI di sejumlah negara Timur Tengah lainnya yang sempat terdampak eskalasi konflik regional. Dzulfikar menyebutkan negara, seperti Qatar dan Dubai juga menjadi perhatian pemerintah dalam pemantauan situasi keamanan.

Di Qatar tercatat sekitar 2.000 pekerja migran Indonesia yang sebagian besar bekerja pada sektor formal. Jumlah PMI di Dubai disebut hampir sama dengan yang berada di Qatar. Sementara itu, untuk pekerja migran pada sektor domestik di kawasan Timur Tengah, pemerintah Indonesia masih memberlakukan kebijakan moratorium penempatan.

Sebagai bagian dari upaya perlindungan WNI, pemerintah terus berkoordinasi dengan perwakilan Indonesia di luar negeri, termasuk KBRI dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI).

Selain itu, pemerintah juga telah menyebarkan hotline darurat di sejumlah negara Timur Tengah yang terdampak eskalasi konflik agar WNI dapat dengan mudah menghubungi perwakilan Indonesia jika membutuhkan bantuan.

“Kita terus melakukan koordinasi dengan KBRI dan KJRI setempat serta menyebarkan hotline di negara-negara Timur Tengah yang terdampak eskalasi konflik,” jelas Dzulfikar.

Hingga saat ini pemerintah belum menerima laporan adanya korban dari warga negara Indonesia akibat konflik yang meningkat di kawasan tersebut. Namun, beberapa WNI dilaporkan telah mengambil langkah antisipasi dengan mengungsi ke tempat yang dianggap lebih aman.

Sebagian dari mereka memilih tinggal sementara di rumah kerabat atau teman yang berada jauh dari pusat konflik. “Beberapa ada yang sudah mengungsi ke rumah temannya yang jauh dari pusat konflik dan kita terus memantau perkembangan situasi,” pungkas Dzulfikar.

Pemerintah menegaskan akan terus memantau perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah dan memastikan perlindungan maksimal bagi seluruh warga negara Indonesia yang berada di wilayah tersebut.

 

Share

Leave a comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


Tulisan Terkait
Raih penghargaan Pemred Award 2026, Bank Aceh komit bangun komunikasi publik terbuka dan akuntable
News

Raih penghargaan Pemred Award 2026, Bank Aceh komit bangun komunikasi publik terbuka dan akuntable

POPULARITAS.COM – PT Bank Aceh Syariah terus berkomitmen untuk bangun komunikasi publik...

NewsSepakbola

4 Pemimpin Dunia Hadiri Final Piala Dunia 2026

POPULARITAS.COM – Sejumlah presiden dan pemimpin dunia dikabarkan akan menghadiri laga final...

NewsSosial dan Budaya

Film Takkan Kubiarkan Kau Menangis, Drama Ibu dan Anak Sarat Emosi

POPULARITAS.COM – Industri perfilman Indonesia kembali menghadirkan drama keluarga melalui film Takkan Kubiarkan...

NewsStyle

Jumlah Followers Hotman Paris Langsung Berkurang Seusai Jadi Pengacara Febrie

POPULARITAS.COM – Keputusan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menjadi kuasa hukum eks...