POPULARITAS.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Subulussalam, memperkuat sinkronisasi dengan kementerian/lembaga (K/L) dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana.
Sinkronisasi diperlukan agar dukungan pemerintah pusat dan anggaran daerah dapat diarahkan pada pemulihan yang belum tertangani.
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera per Rabu (9/9/2026), sebanyak 75 kegiatan telah dirancang oleh 10 K/L untuk Kota Subulussalam dengan total dukungan anggaran sebesar Rp 97,9 miliar.
Program tersebut mencakup sektor pekerjaan umum, pendidikan dasar dan menengah, perdagangan, pertanian, lingkungan hidup, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), perindustrian, agama, kebudayaan, serta pertanahan dan tata ruang.
Sejumlah program menjadi bagian dari penanganan rehab-rekon pascabencana di wilayah Subulussalam.
Melansir Kompas.com, Kepala Koordinator Wilayah Aceh II Posko Nasional Satgas PRR Brigjen TNI (Mar) Guslin Kamase meminta koordinasi antara K/L dan Pemkot Subulussalam tidak berhenti pada komunikasi administratif.
Ia mendorong agar hasil koordinasi segera ditindaklanjuti ke tahap eksekusi teknis rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam Rakor Tindak Lanjut Hasil Kunjungan Monev di Aceh Singkil dan Kota Subulussalam di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (9/9/2026), Wali Kota Subulussalam M Rasyid Bancin mengatakan, pihaknya menyambut koordinasi tersebut dengan meminta sinkronisasi program dan anggaran diperkuat.
Menurutnya, keterpaduan diperlukan agar dukungan dari pemerintah pusat tidak tumpang tindih dengan program yang telah dialokasikan pemerintah daerah (pemda) sekaligus menghindari pemborosan anggaran.
“Contoh, kami punya Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) agar dana kami menyentuh yang mana kira-kira, jangan lagi nanti tersentuh oleh K/L terkait, sehingga double mata anggaran. Kami berharap tidak seperti itu,” kata Rasyid dalam keterangan resminya Sabtu (12/9/2026).
Ia mencontohkan alokasi DOKA sebesar Rp 3,8 miliar untuk Jalan Hamzah Fansuri menuju Kecamatan Rundeng. Apabila ruas tersebut telah masuk dalam program pemerintah pusat, anggaran daerah dapat diarahkan untuk kebutuhan sektor-sektor yang belum terjangkau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Sayang kalau (ternyata) ada pengerjaan dari pemerintah pusat, kenapa anggaran Rp 3,8 miliar enggak kami (alihkan) bangunkan di jalan dekat jalan nasional. Lebih baik kami bangunkan di jalan desa supaya akses menuju desa terpencil ini bisa teratasi,” ungkap Rasyid.
Selain sinkronisasi program, Pemkot Subulussalam menyampaikan kebutuhan penanganan infrastruktur pascabencana, termasuk pembangunan sodetan Kanal Oboh di Desa Oboh, Kecamatan Rundeng, serta normalisasi Sungai Lae Soraya yang melintasi Subulussalam, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, dan Gayo Lues.
Rasyid menyebut, pembangunan Kanal Oboh menjadi kebutuhan mendesak setelah banjir bandang pada November 2025. Ia menilai, keterbatasan sarana pengendali banjir serta pesatnya sedimentasi sungai memperparah dampak bencana.
Pembangunan kanal tersebut diperkirakan menelan anggaran senilai Rp 1,4 triliun, termasuk penanganan untuk empat kabupaten/kota. “Banyak sekali di sana anak-anak sungai yang perlu kita (kerjakan) penanggulangannya, yaitu membuat sodetan atau kanal. Kanal Oboh namanya, senilai Rp 1,4 triliun, dan ini untuk empat kabupaten/kota. Dengan adanya Kanal Oboh ini menuju ke Bulu Sema, Aceh Singkil, kami sangat terbantu tidak lagi kena dampak bencana banjir,” pungkas Rasyid.
Leave a comment