LHOKSEUMAWE (popularitas.com) – Forum Pemuda Dewantara, Kabupaten Aceh Utara menyebutkan hingga saat ini, pihak PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) belum menghibahkan limbah scrap eks PT Asean Aceh Fertilizer (AAF) kepada warga atas kebijakan perusaahaan sebagaimana yang tertuang dalam aturan Negara.
Mereka juga menyebutkan manajemen PT PIM dinilai sebagai dalang penyebab konflik dikalangan masyarakat Dewantara, kata dia sebelumnya sudah menyepakati bahwa tidak mengeluarkan limbah scrap selama permasalahan dengan forum pemuda selesai.
“Padahal mereka telah berjanji akan menunda proses lelang limbah scrap, hal itu juga dilengkapi tandatangani dari pihak eks PT PIM namun dilanggar, kenyataannya mereka telah membuka ruang kepada pemenang scrap bekas PT AFF untuk mengeksekusi itu,” ujar Sekertaris Forum Pemuda Dewantara T Rahmat Akbar kepada wartawan Senin (10/8/2020).
Mereka mendesak manajemen PT PIM untuk bisa memberikan hibah scrap PT AAF untuk masyarakat lingkungan sebanyak 25 persen, jika tidak dipenuhi mereka akan melakukan akasi demo.
Masyarakat menegaskan bahawa mereka tidak berurusan dengan pemenang tender, mereka hanya menuntut hak mereka terkait penguasa limbah scrap yakni PT PIM yang sudah dijanjikan dan disepakati. “Kami mohon jangan bohongi kami,” pungkasnya.
Terpisah, Kepala Bagian Humas PT PIM Nasrul kepada wartawan mengatakan, PT Kirana adalah sebagai pemenang tender untuk pembongkaran scrap eks PT AFF, rencananya PT Kirana akan mengeksekusi PT AFF ini, karena sudah ada kontraknya serta telah menyetor ke PT PIM senilai Rp 20 Miliar.
“Sesuai kontrak mereka harus bekerja di lapangan, seperti disampaikan oleh Direktur PT Kirana mereka juga sudah berkoordinasi dengan forum keuchik dari 15 Desa, hal itu sudah disepakati untuk pekerjaan tersebut,” ujar Nasrul.
Terkait tuntutan forum pemuda ke PT PIM, pihaknya telah melakukan beberapa pertemuan dengan forum keucik dan tokoh utama telah dijawab sebanyak 2,5 persen dari seluruh yang terjual, akan diberikan untuk masyarakat Dewantara, hal itu disepakati pada dua pekan lalu.
“Apabila memang kami menyalah aturan silahkan saja ke pengadilan atau ranah hukum, karena pihak forum keucik yang ada di Dewantara sudah menyetujuinya, hanya menunggu pekerjaannya, apabila 2,5 persen kami menjamin bisa kita berikan namun 5 persen kami masih menunggu, kita berharap dengan adanya krikil kecil seperti ini jangan menghabat kerja yang sudah disepakati bersama,” ucapnya.
Reporter: Rizkita
1 Comment