EkonomiNews

Plt Gubernur Aceh : Anggaran tepat waktu dapat entaskan kemiskinan

Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Aceh Nova Iriansyah meminta kepada Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TKP2K) provinsi setempat untuk berkerja keras menurunkan angka kemiskinan.
Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah

BANDA ACEH (popularitas.com) : Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Aceh Nova Iriansyah meminta kepada Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TKP2K) provinsi setempat untuk berkerja keras menurunkan angka kemiskinan.

“Ada banyak skema yang bisa dibangun untuk menurunkan angka kemiskinan di Aceh dan kuncinya adalah melalui inovasi, ” kata Nova Iriansyah dihadapan Tim TKP2K Aceh di Banda Aceh, Senin.

Pernyataan itu disampaikannya di sela-sela arahan dalam rapat koordinasi TKP2K Aceh yang berlangsung di Bappeda Aceh dan turut dihadiri Kepala Bappeda Aceh, Azhari Hasan.

Ia menjelaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2019 merupat alat intervensi utama dalam berkontribusi menurunkan angka kemiskinan sehingga semua pihak dapat memastikan anggaran tersebut dapat disahkan tepat waktu.

“APBA menjadi alat intervensi utama, sebab Aceh belum bisa berharap pada investasi yang realisasinya baru Rp61 triliun,” katanya.

Ia juga mendorong agar Tim TKP2K Aceh untuk memikirkan skema lain dalam percepatan penurunan angka kemiskinan, diantaranya dana desa, dana CSR, dana haji dan dana Bank Aceh.

Menurut dia solusi lain yang juga perlu dicermati sebagai alat intervensi untuk pengentasan kemiskinan Aceh adalah penerimaan tenaga kerja baik CPNS maupun rekruetmen lainnya, termasuk di kepolisian dan TNI.?

“Khusus CPNS saya akan coba lobi agar formasi untuk Aceh bisa dipakai sistem peringkat, sebab jika bertahan dengan passing grade maka akan banyak formasi kosong, padahal ini juga bagian dari solusi pengangguran yang berdampak pada penurunan angka kemiskinan,” katanya.

Nova berkeyakinan bisa menurunkan angka kemiskinan sesuai target yaitu satu persen (setiap tahun) bahkan bisa lebih manakala semua alat intervensi bisa dimaksimalkan.

“Kami meminta dukungan semua pemangku kepentingan termasuk soal disiplin dan amanah pada waktu pengesahan RAPBA yang sudah disepakati, termasuk dukungan kerja keras yang didukung inovasi,” katanya.

Kepala Bappeda Aceh, Azhari Hasan mengatakan pihaknya menargetkan penurunan angka kemiskinan di provinsi ujung paling barat setiap tahun yakni sebesar satu persen.

“Kita berharap angka kemiskinan di Aceh pada akhir kepemimpinan ini berada di angka 10-11 persen (2022) dari 16,43 persen (2016). Target ini memang masih dibawah rata-rata target nasional yaitu 9 persen,” katanya. (aceh.antaranews.com)

Shares: