POPULARITAS.COM – Sejak dipercayakan sebagai Plt Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Aceh oleh Gubernur Nova Iriansyah pada akhir Desember 2021 silam, T Aznal Zahri langsung tancap gas. Beberapa kebijakan penting dilakukannya, dan hal tersebut ditandai dengan capaian besar berupa penyelesaian proses tender APBA 2022.
Tender selama ini kerap menjadi persoalan, tak jarang pelaksanaan lelang kerap terlambat, dan hal itu membuat serapan rendah yang berdampak pada tingginya SILPA.
Namun, ditangan T Aznal Zahri, Ia membukti kinerjanya, hal tersebut terlihat dari penandatanganan kontrak bersama proyek APBA 2022 yang nilainya fantastis, yakni Rp1 triliun lebih.
Merujuk pada tahun anggaran 2020, kontrak bersama dilakukan pada Februari 2020, dengan nilai paket Rp682 miliar. Dan di tahun 2021, nyaris kontrak bersama tidak dilaksanakan, dan realisasi lelang sangat lambat, dan bahkan disebut-sebut pake APBA 2021 nyaris 600 miliar batal di tender.
Memasuki 2022, sejak T Aznal Zahri di tunjuk selaku Plt Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ), proses lelang berjalan dengan baik, lancar dan tepat waktu. Indikatornya, belum genap triwulan pertama 2022, sebanyak 714 paket proyek berhasil kontrak bersama, dengan nilai yang sangat besar Rp1 triliun lebih.
Proses penandatangan kontrak bersama yang dilangsungkan, Jumat (11/3/2022) itu, dihadiri oleh Sekda Aceh, Taqwallah, dan Ketua Bappeda Aceh, T Ahmad Dadek yang juga Ketua P2K APBA.
Ketua P2K APBA, T. Ahmad Dadek, dalam laporannya mengatakan, kontrak yang ditandatangani bersama tersebut terdiri dari E-katalog 470 pkt/Rp.558,5 M, Tender 244 paket/Rp 449,9 M. Semua paket strategis tersebut berada pada 35 SKPA Pemerintah Aceh.
Dadek menyebutkan, jika percepatan penandatanganan kontrak tahap pertama itu sesuai dengan arahan Gubernur, dan sudah dilakukan sejak pemenang tender diumumkan. “Penandatanganan kontrak tahap 2 nanti akan dilakukan 30 Maret,” kata Dadek.
Sementara itu, Sekda Aceh, Taqwallah saat membacakan sambutan Gubernur Aceh Ir. Nova Iriansyah, mengatakan, penandatanganan bersama itu merupakan bagian dari upaya Pemerintah Aceh untuk membangun sistem transparansi dan akuntabilitas publik dalam keseluruhan proses pembangunan di Aceh.
“Sehingga ikhtiar kita untuk mewujudkan pemerintahan yang kompeten dalam pelayanan dan bersih serta berwibawa dalam pemerintahan, good governance and clean government, dapat tercapai,” kata Sekda.
Sebelumnya, Pemerintah Aceh telah menetapkan Program Strategis dalam APBA 2022 yang ditetapkan dalam Qanun APBA pada tanggal 30 November 2021 yang lalu. Adapun paket-paket strategis yang telah diumumkan pada tanggal 7 Januari lalu, adalah sebanyak 1.689 paket, yang nilainya hampir mencapai Rp 2 triliun.
Per 63 hari sejak paket strategis tersebut diumumkan, penandatanganan tahap pertama pada hari ini dilakukan. Secara bertahap penandatanganan kontrak akan terus dilakukan dan ditargetkan tuntas pada akhir Maret 2022.
“Selamat kepada seluruh pihak terutama rekanan, atas terselenggaranya kontrak bersama ini. Saya tentu berharap, ke depan kualitas kegiatannya dapat memenuhi standar mutu dan administrasinya cukup waktu,” kata Sekda.
Taqwallah meminta agar para rekanan atau mitra kerja untuk mengupayakan menyelesaikan pekerjaan dengan penuh amanah dan jujur, yang mencerminkan nilai-nilai syariat Islam dalam keseluruhan proses pelaksanaan proyek pembangunan Aceh. “Jangan melakukan kebiasaan buruk, misainya dengan menarik uang muka lalu proyek dijual kepada orang lain.”
Sekda juga mengingatkan agar rekanan menjaga kualitas setiap pekerjaan dan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sesuai jadwal pelaksanaan. Kepada jajaran SKPA dan BPBJ/Pokja, gubernur meminta agar meningkatkan dan mempertahankan stamina kerja, supaya seluruh tahapan pengadaan barang dan jasa itu tuntas sesuai target, yakni pada akhir Maret 2022.
Kepada seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi massa, lembaga swadaya masyarakat, NGO, dan media massa agar mengawal dan melakukan pemantauan secara bersama-sama agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi penyimpangan.
Editor : Hendro Saky
