BANDA ACEH (popularitas.com) – Kepala Ombudsman RI Aceh, Dr H Taqwaddin menilai wacana pemerintah Aceh memudahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) melakukan penyicilan atau pembayaran kredit tidak tepat. Hal ini akan berpotensi menimbulkan kebijakan diskriminatif.
Kebijakan tersebut dituangkan dalam Instruksi Gubernur Aceh No 589/6422 tentang Restrukturisasi Pembayaran Pinjaman ASN pada Bank Aceh Syariah dalam asa Covid-19. Menurutnya, kecil sekali dampak Covid-19 bagi ASN.
“Selama ini, selama di-rumah saja atau work from home para ASN tetap mendapatkan gaji sebagaimana biasanya,” kata Taqwaddin dalam keterangan tertulis, Kamis (30/4/2020).
Menurutnya, fakta ini malah dalam realitas sosial telah memunculkan kecemburuan antara ASN dengan non-ASN. Apalagi dengan para pekerja lepas sektor informal, buruh kasar, tukang bangunan, abang becak, dan lainnya yang nyaris kehilangan pendapatan selama wabah corona makin masif.
“Persoalan kredit ini kan hanya jadi masalah bagi ASN yang mengambil kredit konsumtif. Dan mengharapkan adanya pendapatan lainnya dari luar gaji resmi,” tukasnya.
Taqwaddun menyarankan, sebagusnya dipikirkan ulang kebijakan ini yang potensi menimbulkan kecemburuan sosial. Mari berpikir objektif untuk kepentingan kemaslahatan yang lebih luas. “Jangan sampai nanti ada orang bilang “mangat that PNS, hana payah keereuja, gaji lancar, dan kredit dimudahkan lom bak bayeu,” jelasnya.
Menurutnya, ASN tidak termasuk OMB (Orang Miskin Baru). Sehingga kebijakan ini cenderung affirmatif dan kontra produktif. Ini makin menjadi tidak adil manakala kredit produktif untuk UMKM belum direlaksasi, malah kredit konsumtif untuk ASN yang diusulkan dilakukan restrukturisasi.
“Jika dilakukan, kentara sekali pemerintah ini hanya mengutamakan kalangan birokrasi dan alpa terhadap kepentingan yang lebih luas,” jelasnya.
Ia berharap semoga Pemerintah Aceh berpikir untuk kepentingan rakyat yang lebih banyak, yang masih miskin, sangat mengharapkan uluran tangan dari para pemimpinnya.[acl]
