POPULARITAS.COM – Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) minta seluruh anggota organisasi itu, untuk tidak terjebak pada polarisasi pada perhelatan Pemilu 2024 mendatang.
Hal tersebut disampaikan Teguh, Rabu (22/6/2022), menanggapi pertemuan antara Ketua Dewan Pers, Prof Azyumardi Azra bersama Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, pada 21 Juni 2022.
Dalam pertemuan kedua belah pihak itu, disepakati untuk melakukan mitigasi polarisasi yang mungkin terjadi pada Pemilu 2024.
Kedua institusi menyoroti polarisasi dan keterbelahan masyarakat yang terjadi akibat penggunaan isu identitas dan diksi-diksi kebencian, juga informasi bohong atau hoax.
“Saya pikir, pertemuan kedua institusi itu menjadi penting bagi kita semua, terutama perusahaan pers berbasis internet,” katanya.
Untuk itu, Dia menekankan kepada seluruh anggota JMSI di Indonesia, guna memperhatikan kesepakatan Dewan Pers dan Mabes Polri. Selanjutnya menjadikan kesepakatan itu sebagai pedoman dalam pemberitaan seputar Pemilu 2024.
Teguh berpandangan bahwa, polarisasi politik adalah sesuatu yang mungkin terjadi di arena pemilu, karena pada hakikatnya pemilu merupakan sebuah kompetisi politik untuk memperebutkan kekuasaan.
Bukan tidak mungkin, sambung Teguh, karena dipahami sebagai kompetisi politik yang legal, ada pihak-pihak yang menganggap berbagai cara dapat dilakukan demi memenangkan kompetisi, termasuk dengan menggunakan dan memanfaatkan media massa dan profesi wartawan.
Untuk itu, sambung Teguh lagi, seluruh anggota JMSI tidak boleh terjebak dan larut dalam praktik polarisasi itu. Memang Pemilu itu kompetisi merebut kekuasaan, tapi demokrasi tetap harus menganut adab.
Dosen Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah itu juga menyampaikan bahwa, negara demokratis harus di topang oleh kompetisi politik yang beradab. Jadi agenda-agenda kemajuan bangsa harus menjadi perhatian semua elemen masyarakat.
Mantan Wakil Presiden Confederation of ASEAN Journalist (CAJ) ini menambahkan, bagi media massa, khususnya yang menggunakan platform digital, kata kunci agar tidak terjebak menjadi “mesin perusak” di arena pemilu adalah profesionalisme.
Karena itu, dia meminta media massa yang menjadi anggota JMSI untuk terus dan harus selalu memperhatikan Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Pemberitaan Media Siber, juga Pedoman Pemberitaan Isu Keberagaman yang telah disusun oleh masyarakat pers nasional.
“Adapun MoU antara Polri dan Dewan Pers yang tengah disusun menyusul pertemuan kemarin, saya yakin isinya adalah untuk memperkuat kerja jurnalistik kita, agar media massa dapat benar-benar menjalankan fungsinya sebagai aktor perekat kohesifitas di tengah masyarakat,” demikian Teguh Santosa.
Editor : Hendro Saky
