POPULARITAS.COM – Pemerintahan Donald Trump mulai memberhentikan lebih dari 4.000 pegawai negeri sipil (PNS) pada tujuh departemen setelah kebuntuan politik di Kongres AS menyebabkan penutupan pemerintahan federal.
Menurut dokumen pengadilan yang diajukan Departemen Kehakiman AS pada Jumat (10/10/2025), pemberitahuan pemutusan hubungan kerja (PHK) telah dikirimkan kepada pegawai di sejumlah lembaga pemerintah. Departemen Keuangan serta Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan (HHS) menjadi dua instansi yang paling terdampak, dengan lebih dari setengah total pegawai yang diberhentikan berasal dari kedua departemen tersebut.
Langkah ini diungkap dalam gugatan yang diajukan oleh Federasi Pegawai Pemerintah Amerika dan AFL-CIO, yang menentang kebijakan PHK selama masa shutdown. Departemen lain yang terdampak termasuk Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS), Departemen Pendidikan, Departemen Energi, Departemen Perumahan dan Pembangunan Perkotaan (HUD), serta Badan Perlindungan Lingkungan (EPA).
“PHK telah dimulai,” tulis Russ Vought, Direktur Anggaran Gedung Putih, melalui platform X.
Ia tidak memberikan rincian lebih lanjut, namun juru bicara Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB) mengonfirmasi bahwa PHK berskala signifikan sudah berlangsung.
Penasihat senior OMB, Stephen Billy, menambahkan bahwa beberapa lembaga masih mempertimbangkan kemungkinan PHK tambahan, tetapi belum ada keputusan final. Sekitar 4.000 pegawai negeri sipil di berbagai departemen telah menerima surat pemberhentian.
Langkah ini langsung menuai kritik keras dari Partai Demokrat, yang menilai tindakan tersebut sebagai penyalahgunaan kekuasaan di tengah penutupan pemerintahan. Mereka menuduh Gedung Putih melakukan pembalasan politik karena Demokrat menolak kompromi anggaran untuk membuka kembali pemerintahan.
Seorang juru bicara Departemen Keamanan Dalam Negeri mengatakan sebagian besar PHK berasal dari Badan Keamanan Siber dan Infrastruktur (CISA), lembaga yang kerap menjadi sasaran serangan verbal Trump sejak 2020, setelah badan itu menyatakan tidak ada kecurangan signifikan dalam pemilihan presiden yang dimenangkannya Joe Biden.
Sementara itu, juru bicara Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan, Andrew Nixon, mengatakan bahwa pemangkasan staf difokuskan pada “birokrasi yang membengkak” yang terbentuk selama pemerintahan Biden.
Penutupan pemerintahan AS telah berlangsung sejak 1 Oktober 2025, setelah Partai Republik dan Demokrat gagal mencapai kesepakatan mengenai anggaran tahun fiskal 2026. PHK besar-besaran di tingkat federal sendiri merupakan agenda lama Gedung Putih di bawah kepemimpinan Trump dan Vought, yang sebelumnya telah berjanji untuk merombak birokrasi pemerintah dan memangkas pegawai negeri sipil.
Leave a comment