POPULARITAS.COM – Warga Aceh Timur, Kamis (7/4/2022), datangi kantor DPRA. Kedatangan mereka untuk mengadu perihal penyelesaian dan solusi operasionalisasi kapal trawl di perairan provinsi ujung barat Sumatara tersebut.
Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua DPRK Aceh Timur, Muhammad Adam mengatakan nelayan Aceh Timur butuh solusi atau jalan keluar terkait ditahannya kapal Trawl.
“Mereka tidak mendapat fasilitasi pergantian boat setelah kapal Trawl milik mereka ditahan, maka hari ini para nelayan meminta untuk diberikan jalan keluar,” katanya.
Pasalnya, menurut Adam pada tahun 2017 sudah ada peraturan tentang perlanggaran beroperasinya kapal Trawl.
“Pada tahun 2017 permen dan UU sudah melarang, namun apa solusinya untuk masyarakat, sedangkan mereka tidak dapat bekerja,” ucap Adam.
Sementara itu, Sub Koordinator Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Pangkalan Pengawasam Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Lampulo, Herno Adianto mengatakan keputusan yang mereka lakukan berdasarkan Qanun no 7 tahun 2010 serta UU No 45 tahun 2009 Pasal 9 ayat 1 tentang perikanan dimana penggunaan alat tangkap yang merusak itu dilarang untuk dioperasikan.
“Untuk WPP 571 diizinkan melakukan penangkapan di wilayah 20 mil ke atas, sedangkan WPP 572 di wilayah Barat pengoperasian harus di atas 12 mil,” kata Herno.
Selain itu, ketua Komisi I DPRA, Muhammad Yunus juga berpendapat, pihaknya akan menanggapi serius hal yang menimpa para nelayan tersebut secepat mungkin. “Kita akan mencoba mencari solusi dan jalan keluar bersama-sama supaya masalah ini segera terselesaikan,” jelasnya.
Editor : Hendro Saky
