kpkri Archives – Popularitas.com

Pj Gubernur Aceh tak wajib lapor LHKPN ke KPK POPULARITAS.COM - Achmad Marzuki, dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Gubernur Aceh, tak miliki kewajiban melaporkan harta kekayaannya kepada KPK RI. Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding, dalam penjelasannya kepada popularitas.com, seorang penjabat tidak dikenakan kewajiban melaporkan harga kekayaannya lewat Laporan Harga Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Ia menyebutkan, penjabat merupakan pihak yang tidak termasuk kategori wajib lapor. Sehingga, kewajiban lapornya mengikuti jabatan definitif penjabat tersebut. Nah, Achmad Marzuki merupakan ASN di Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan status sebagai Staf ahli bidang hukum dan kesatuan bangsa. Jadi yang bersangkutan hanya diwajibkan melaporkan LHKPN atas jabatan definitifnya di Kemengadri, terang Ipi lagi. Diketahui, Achmad Marzuki sebagai perwira tinggi Angkatan Darat (AD) terakhir melaporkan LHKPN pada 2017. Dikutip dari lama e-lhkpn.kpk.go.id, Achmad Marzuki tercatat melaporkan harta kekayaannya terakhir kali pada 2017, yakni senilai Rp5.151.350.000. Laporan tersebut tercatata pada 5 Juni 2017 saat menjabat sebagai DAN PMPP-TNI.

Pj Gubernur Aceh tak wajib lapor LHKPN ke KPK

Senin, 8 Agustus 2022

KPK tahan Mardani Haji Maming

KPK tahan Mardani Haji Maming

Kamis, 28 Juli 2022

Warga Kalsel lapor kasus rekayasa pajak PT Jhonlin Baratama ke KPK

Warga Kalsel lapor kasus rekayasa pajak PT Jhonlin Baratama ke KPK

Jumat, 10 Juni 2022

Firli Bahuri undur diri sebagai Ketua KPK

Membangun integritas partai politik dari cengkraman oligarki

Rabu, 8 Juni 2022

Dukungan warga terhadap Mardani H Maming viral di twitter

Datangi Gedung KPK, Mardani : Ini masalah saya dengan Haji Isam

Kamis, 2 Juni 2022

KPK ingatkan KLHK tidak suap pengurusan izin lingkungan

KPK ingatkan KLHK tidak ada suap pengurusan izin lingkungan

Selasa, 24 Mei 2022

Firli Bahuri : KPK bekerja dalam senyap dan profesional

KPK minta DPR RI bahas Rancangan UU Perampasan Aset

Sabtu, 23 April 2022

KPK RI : ASN tidak boleh terima parsel dan mudik pakai mobil dinas

KPK RI : ASN tidak boleh terima parsel dan mudik pakai mobil dinas

Rabu, 20 April 2022

KPK RI dan IPB sepakati kerjasama pencegahan & pemberantasan korupsi

KPK RI dan IPB sepakati kerjasama pencegahan & pemberantasan korupsi

Jumat, 4 Maret 2022

Firli Bahuri : Kasus saya di Polda Metro Jaya penuh rekayasa

Firli : Tekanan terhadap KPK semakin kuat jelang Pemilu 2024

Selasa, 22 Februari 2022