POPULARITAS.COM – Sudah lima belas tahun warga di Gampong Pasi Lhok, Kembang Tanjong, Pidie, mesti berkubang dalam lumpur saat lintasi jalan di kawasan tersebut. Parahnya kondisi akses jalur utama di kawasan itu, tak kunjung mendapat perhatian serius dari pemerintah setempat. Mirisnya, pemerintah kabupaten justru memilih membangun gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) senilai Rp7,2 miliar.
Total alokasi dana otonomi khusus (DOKA) yang diterima Kabupaten Pidie 2025 senilai Rp48,3 miliar. Namun, untuk membangun jalan yang dirindukan warga di Pasi Lhok, pemerintah daerah setempat sama sekali tidak mengucurkan anggaran untuk pembangunan jalan tersebut.
Total panjang jalan yang rusak parah di Gampong Pasi Lhok menuju pusat kecamatan Kembang Tanjong 8 kilometer. Akses ini menjadi satu-satunya sarana yang kerap digunakan oleh warga menjalankan aktivitas harian dan juga pergerakan ekonomi.
Warga yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan di kawasan itu, kerap menggunakan jalan tersebut untuk mengais rezeki. Namun, Pemkab Pidie justru tak memberi perhatian serius menyelesaikan persoalan yang ada.
Ishak, salah satu tokoh masyarakat Gampong Pasie Lhok, sesalkan minimnya perhatian pemerintah daerah. Dia menjelaskan bahwa, akses jalan sepanjang 8 kilometer di kawasan itu, selama ini kerap digunakan masyarakat sebagai jalan penting menjalankan berbagai aktivitas ekonomi.
“Terakhir jalan ini dibangun 15 tahun lalu. Kini sudah rusah parah. Mirisnya, pemkab tak beri perhatian,” tukasnya.
Masih kata Ishak, masyarakat setempat hampir saban tahun di setiap momen Musrembang selalu mengusulkan pembangunan ruas jalan Pasi Lhok tersebut. Namun ironisnya hingga kini jalan tersebut tak kunjung dibangun.
“Padahal itu jalan utama perputaran ekonomi masyarakat. Karena di Jeumarang kan ada TPI (Tempat Pelelangan Ikan). Masyarakat sangat berharap jalan tersebut dapat segera dibangun,” jelanya.
Akibat kondisi jalan yang sulit dilalui itu membuat masyarakat setempat selama ini lebih memilih menggunakan rute lainnya dengan melewati Kabupaten Pidie Jaya untuk pemasaran ikan hasil tangkapan para nelayan.
Hal senada juga disampaikan oleh Camat Kembang Tanjong, Fauzi. Pria itu mengaku bahwa, usulan pembangunan ruas jalan yang telah rusak parah itu hampir setiap tahun dilakukan.
“Ruas jalan itu rusak berat sejak 15 tahun lalu. Setiap tahun kami sampaikan dalam Musrenbang, tapi sampai sekarang belum ada penanganan,” jelas Camat Fauzi.
Ia menambahkan, kerusakan jalan tersebut selama ini kerap menyebabkan kecelakaan. Akibatnya, warga harus mencari jalur alternatif yang lebih jauh, seperti melewati Glumpang Baro, hanya untuk mencapai pusat kecamatan.
Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Kabupaten Pidie, menggelontorkan anggaran bersumber DOKA 2025, sebesar Rp 7,2 miliar untuk proyek pembangunan gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) setempat meski sudah miliki bangunan serupa.
Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pidie, Efendi saat dikonfirmasi popularitas.com, berdalih, pengusulan bangun baru gedung MPP tersebut merupakan tindak lanjut dari perintah Pemerintah Pusat, yang memerintahkan kabupaten kota harus memiliki gedung MPP.
Dia mengakui, sejatinya pemerintah setempat telah memiliki gedung MPP, yaitu bangunan yang selama ini berfungsi sebagai kantor DPMPTSP. lelaki itu berkelit, jika gedung MPP yang berlokasi di dekat Mesjid Al Falah Sigli itu tidak memiliki area parkir yang luas.
Leave a comment