News

2,2 juta warga Sudan mengungsi akibat perang

4,8 juta warga mengungsi akibat perang saudara di Sudan
Pihak-pihak yang bertikai telah menyepakati gencatan senjata selama tiga hari mulai Senin (24/4) tengah malam waktu setempat, saat banyak negara bergegas mengevakuasi para diplomat dan warga mereka dari Sudan. (Xinhua)

POPULARITAS.COM – Perang antara pasukan pemerintah dan paramiliter RSF di Sudan, hingga belum tunjukkan tanda akan berhenti. Konflik yang dimulai pada April 2023 itu, Kini telah sebabkan 2,2 warga negara itu telah mengungsi meninggalkan rumahnya.

Menurut data yang dirilis badan dunia PBB urusan pengungsi, International Organization Migration (IOM), akibat perang di Sudan, sebanyak 1,67 juta warga mengungsi di berbagai daerah negara itu. Sementara, lebih dari 500 ribu jiwa kabur ke negara-negara tetangga.

Dari Catatan IOM yang disiarkan Anadolu dikutip dari laman Antara, Kamis (15/6/2023), Proporsi tertinggi pengungsi internal telah diamati di Darfur Barat (16,95 persen), Sungai Nil (14,12 persen), Nil Putih (13,56 persen), dan negara bagian Utara (11,32 persen),” kata IOM.

Badan migrasi PBB itu menyatakan mayoritas orang yang mengungsi dari negara bagian Khartoum (64,45 persen), Darfur Barat (17,19 persen), Darfur Selatan (8,54 persen), Darfur Tengah (5,49 persen), Darfur Utara (3,04 persen), Kordofan Utara (0,26 persen) , dan Al-Jazirah (0,03 persen).

Menurut organisasi itu, sedikitnya 205.565 penduduk telah melarikan diri ke Mesir, 149.383 orang ke Chad, 110.980 orang ke Sudan Selatan, 45.605 orang ke Ethiopia, 15.219 orang ke Republik Afrika Tengah, dan 1.395 orang ke Libya.

Menurut petugas medis setempat, sedikitnya 958 warga sipil tewas dan 4.746 orang lainnya terluka dalam bentrokan antara tentara dan RSF.

Konflik di Sudan dipicu ketidaksepakatan selama beberapa bulan terakhir di antara kedua pihak tentang integrasi RSF ke angkatan bersenjata Sudan, yang menjadi syarat utama dari perjanjian transisi Sudan dengan kelompok-kelompok politik.

Sudan tidak memiliki pemerintahan yang berfungsi sejak Oktober 2021 saat militer membubarkan pemerintahan transisi Perdana Menteri Abdalla Hamdok dan mengumumkan keadaan darurat dalam sebuah langkah yang dikecam oleh kekuatan politik sebagai kudeta.

Masa transisi, yang dimulai pada Agustus 2019 setelah penggulingan Presiden Omar al-Bashir, dijadwalkan berakhir dengan pemilu pada awal 2024.

Editor : Hendro Saky

Shares: