POPULARITAS.COM – Provinsi Aceh telah mencatat prestasi yang membanggakan dalam mengendalikan inflasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang positif. Menurut Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Aceh, Rony Widijarto Purubaskoro, pada triwulan II tahun 2023, pertumbuhan ekonomi di daerah ujung barat Sumatra itu mencapai 4,37% (yoy).
Proyeksi pertumbuhan tersebut, kata Rony, diperkirakan akan terus berkisar sekitar 4,5% pada tahun 2023. Pencapaian pertumbuhan ini terjadi di semua komponen pengeluaran, kecuali untuk Ekspor Barang dan Jasa yang mengalami penurunan sebesar -2,77% (yoy).
Rony menguraihkan, salah satu pencapaian signifikan adalah pertumbuhan tertinggi yang terjadi pada komponen Konsumsi Pemerintah, mencapai 23,20% (yoy), diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dengan pertumbuhan sebesar 6,89% (yoy). Komponen Konsumsi Lembaga Non-Profit dan Konsumsi Rumah Tangga juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 4,81% (yoy) dan 3,31% (yoy).
“Sementara itu, Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang PDRB menurut pengeluaran tumbuh sebesar 4,66% (yoy),” sebut Rony, dalam sambutannya pada Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Aceh 2023 di Meulaboh, Aceh Barat, Selasa (22/8/2023).
Selain itu, tambah Rony, Provinsi Aceh juga mencapai prestasi dalam menjaga tingkat inflasi yang rendah. Pada bulan Juli 2023, gabungan Indeks Harga Konsumen (IHK) di tiga kota di Aceh mencatatkan inflasi sebesar 2,02% (yoy).
Angka ini, terang Rony, lebih rendah dibandingkan dengan inflasi pada bulan Juni 2023 yang mencapai 2,70% (yoy). Capaian ini menjadikan Provinsi Aceh sebagai salah satu provinsi dengan tingkat inflasi terendah ke-3 di Sumatera.
Menurut Rony, keberhasilan ini tidak terlepas dari sinergi yang kuat antara berbagai lembaga dan instansi terkait, termasuk Pemerintah Aceh, Bank Indonesia, Badan Urusan Logistik (Bulog), Kementerian Keuangan, Polda/Satgas Pangan, Kodam, dan instansi lainnya dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Kata Rony, upaya ini dilakukan melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang bertujuan untuk mengoptimalkan langkah-langkah pengendalian inflasi di daerah serta mendukung ketahanan pangan nasional, daya beli, dan pemulihan ekonomi nasional.
Rony menekankan bahwa sinergi antara TPID dan GNPIP merupakan hasil tindak lanjut arahan Presiden dan merupakan langkah konkret dalam mengendalikan inflasi pangan.
Dalam rangka mencapai tujuan ini, kata dia, terdapat 7 program unggulan yang melibatkan sinergi TPIP/TPID-GNPIP. Program-program tersebut mencakup dukungan operasi pasar, penguatan ketahanan pangan, perluasan kerjasama antar daerah, subsidi ongkos angkut, peningkatan pemanfaatan teknologi pertanian, penguatan infrastruktur TIK, dan penguatan koordinasi serta komunikasi.
Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, Provinsi Aceh berhasil menurunkan tingkat inflasi dari 5,89% (yoy) pada Desember 2022 menjadi 2,02% (yoy) pada Juli 2023. Ini merupakan prestasi yang patut diapresiasi dan dijadikan dasar untuk terus meningkatkan langkah-langkah pengendalian inflasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di masa depan.
Dalam menghadapi tantangan-tantangan ke depan seperti ketergantungan pasokan dari daerah lain, pola konsumsi masyarakat, dan dampak perubahan cuaca, Rony mengajak semua pihak terkait untuk meningkatkan konsistensi, inovasi, dan sinergi dalam mengatasi masalah ini.
Melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Aceh 2023, diharapkan penguatan ini akan terus berlanjut dan memberikan manfaat yang signifikan bagi ekonomi dan masyarakat Aceh.
“Oleh sebab itu, melalui acara ini kami berharap seluruh pihak terkait agar meningkatkan konsistensi, inovasi, dan sinergi (KIS) untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut,” harap Rony.
Di sisi lain, Rony menjelaskan, melalui GNPIP Aceh 2023, diharapkan dapat menguatkan beberapa aspek penting yang dapat berkontribusi dalam mengendalikan inflasi pangan di Tanah Rencong.
Pertama, Dukungan Pemerintah Daerah untuk Optimalisasi Belanja Tidak Terduga (BTT). Menurut Rony, salah satu pilar penting dari GNPIP adalah dukungan pemerintah daerah dalam optimalisasi Belanja Tidak Terduga (BTT).
Rony menjelaskan bahwa BTT bertujuan untuk merespons situasi yang tak terduga, seperti fluktuasi harga bahan pangan. “Dengan dukungan yang kuat dari pemerintah daerah, kami dapat lebih efektif dalam menangani perubahan harga yang tiba-tiba dan menjaga ketersediaan pangan yang memadai,” kata Rony.
Kedua, Mendorong GerTam (Gerakan Tanam) dan Inovasi Pertanian. Rony juga menyoroti pentingnya GerTam (Gerakan Tanam) dalam upaya meningkatkan produksi pertanian.
“Kami berharap semua pihak dapat turut serta dalam GerTam ini, karena peningkatan produksi pertanian akan berdampak positif pada ketersediaan dan stabilisasi harga pangan,” katanya.
Rony juga menekankan pentingnya inovasi dan kreativitas dalam mendorong Digital Farming atau Smart Farming sebagai langkah antisipatif terhadap ancaman El Nino dan perubahan cuaca di masa depan.
Ketiga, Meningkatkan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan Subsidi Ongkos Angkut. Kata Rony, GNPIP Aceh 2023 juga mendorong peningkatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan penerapan subsidi ongkos angkut. Rony menjelaskan bahwa kolaborasi ini akan membantu mengoptimalkan distribusi pangan antar daerah, sehingga pasokan pangan dapat lebih merata dan stabil di seluruh wilayah Aceh.
Keempat, Fokus pada Operasi Pasar dan Pasar Murah. Rony menekankan bahwa GNPIP Aceh 2023 akan melanjutkan fokus operasi pasar dan pasar murah, terutama di pasar tradisional yang menjadi sampel Badan Pusat Statistik (BPS).
“GNPIP Aceh 2023 menunjukkan komitmen serius dalam menghadapi tantangan inflasi pangan. Dukungan pemerintah daerah, peningkatan produksi pertanian, kolaborasi antar daerah, dan operasi pasar yang efektif menjadi poin utama yang diupayakan dalam gerakan ini,” ujar Rony.
Sinergi sebagai Kunci Utama
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Mawardi menjelaskan bahwa keberhasilan daerah ini dalam pengendalian inflasi tak lepas dari penerapan strategi 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.
“Kami terus melaksanakan strategi ini dengan konsisten. Prestasi ini harus dijadikan tonggak sekaligus penyemangat untuk tetap berinovasi dalam menjaga stabilitas harga. Kita tidak boleh berhenti di sini,” kata Mawardi, dalam sambutannya pada Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Aceh 2023 di Meulaboh, Aceh Barat, Selasa (22/8/2023).
Mawardi menyoroti pentingnya sinergi antar berbagai pihak dalam menjaga keberhasilan ini. Menurutnya, konsistensi akan menjadi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, sinergi, dukungan, koordinasi, dan komitmen dari berbagai pihak akan sangat dibutuhkan. Ia menekankan bahwa Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) tidak boleh berhenti pada tahap ini.
“Perlu dibangun rantai bisnis yang efisien untuk komoditas-komoditas utama yang mempengaruhi inflasi. Rantai bisnis yang baik akan menghasilkan keseimbangan antara supply dan demand, yang pada akhirnya akan mengurangi tekanan terhadap harga dan menciptakan stabilitas,” ujarnya.
Mawardi optimis dan percaya dengan kerja sama yang solid dan komitmen bersama, Aceh mampu menjaga stabilitas harga dan menghadapi tantangan inflasi dengan lebih baik.
“Sinergi kita akan menjadi kunci keberhasilan di masa depan,” kata Mawardi. []
Muhammad Fadhil, peserta lomba Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Aceh 2023 yang digelar oleh Bank Indonesia Provinsi Aceh
