MEUREUDU (popularitas.com) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie Jaya saban tahun selalu rutin mengalokasikan duit yang mencapai angka Rp1 miliar lebih, untuk biaya makan minum pegawai.
Duit Rp1 miliar tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Pidie Jaya.
Penelusuran popularitas.com pada situs Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tahun 2018 tercantum paket dengan sistem swakelola Dinas Pendidikan berjudul “Penyediaan Makanan dan Minuman” yang menghabiskan duit APBK tahun 2018 sebanyak Rp 1.122.548.000.
Masih dari LKPP, di tahun 2019, Dinas Pendidikan Pidie Jaya juga kembali menganggarkan uang sebanyak Rp 1.035.430.000, dengan judul “Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai”.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pidie Jaya, Saiful Rasyid membenarkan adanya plot anggaran sebesar Rp1 miliar lebih untuk keperluan harian makan minum pegawai setiap tahunnya.
Dia mengatakan anggaran tersebut digelontorkan untuk pegawai di bawah Dinas Pendidikan serta di seluruh sekolah SD dan SMP, baik itu sebagai PNS, honorer maupun tenaga bakti yang mencapai angka 3.831 orang.
“Ada dianggarkan (biaya makan) kalau tidak salah saya sekitar Rp1 miliar lebih di DIPA untuk seluruh, di dinas dan di sekolah,” kata Saiful, Selasa, 18 November 2019.
Dia mengatakan duit dengan angka Rp1 miliar tersebut hanya untuk kebutuhan minum, tidak meliputi makan siang harian pegawai. Lanjutnya, pengalokasian duit APBK Pidie Jaya Rp1 miliar lebih tersebut sudah mulai dilakukan pada masa-masa sebelumnya, sebelum dirinya dipercayakan untuk memimpin dinas pendidikan daerah setempat sekitar tahun 2016 lalu.
“Sudah lama, sebelum saya di sana (Kadis Pendidikan) tidak pernah bertambah-tambah. Memang sudah dengan jumlah itu diberikan tidak pernah bertambah, sedangkan orang (pegawai) bertambah,” jelasnya.
Sejatinya, alokasi dana untuk seluruh item belanja beli nasi bersumber dari APBK tersebut sudah masuk dalam plafon prioritas anggaran. Sehingga walau angka pegawai di Dinas Pendidikan mencapai 3.800 orang, tetapi pihaknya setiap tahun hanya dianggarkan biaya makan Rp1 miliar lebih.
“Kalau kita tambah ke situ, mati kegiatan lain. Jadi kita sesuaikan saja agar semua kegiatan jalan, walau mungkin tidak maksimal,” ujarnya.* (C-005)
