POPULARITAS.COM – Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, ingatkan semua pihak terkait dengan penurunan dana otonomi khusus (Otsus), yang Hanya tingga 1 persen dari DAU nasional. Hal itu akan berdampak terhadap sejumlah program prioritas untuk pembangunan di daerah ini.
Demikian disampaikan oleh Nova Iriansyah, saat membuka acara Musrenbang RKPA tahun 2023 di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Kamis (14/4/2022).
“Dana Otsus Aceh mulai tahun 2023 hanya tinggal 1 persen dari DAU nasional,” terang Nova dihadapan para peserta Musrenbang RKPA.
Oleh sebab itu, lanjutnya, Ia mengajak para bupati dan walikota untuk mengusulkan program dan kegiatan prioritas yakni masalah kemiskinan, dan pemberdayaan ekonomi, minimal 30 persen dari pagu yang bersumber dari dana otus untuk tahun depan.
Pemerintah Aceh sendiri, tukas Nova, tengah mencari sumber pendapatan lainnya untuk pengganti dana Otsus, salah satunya dengan pengalihan hak kelola blok B di Aceh Utara, agar dapat memberikan kontribusi bagi pemasukan daerah ini.
Dirinya juga berharap, Musrenbang RKPA kali ini, dapat melahirkan program pembangunan yang berkualitas untuk tahun 2023, agar memberikan kemajuan dan dampak bagi perekonomian Aceh.
Musrenbang RKPA yang dilangsungkan itu, turut juga dihadiri oleh, Direktur Jenderal Administrasi Wilayah Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Safrizal, dan Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas,Taufik Hanafi MUP.
Hadir juga seluruh bupati dan walikota se-Aceh, unsur Forkompinda, dan DPRA, dan DPRK, serta stakeholder lainnya.
Lebihlanjut Nova mengatakan, bagi dirinya, Musrenbang tahun ini akan menjadi akhir periode Pemerintahan yang Ia pimpin, dan diharapkan dapat melahirkan program dan alokasi anggaran yang ril dan berkualitas.
Sementara itu, Direktur Jenderal Administrasi Wilayah Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Safrizal, mengharapkan forum Musrenbang tingkat Provinsi Aceh itu dapat menjadi wadah bagi seluruh pemangku kepentingan untuk berdiskusi dan menyusun program yang terintegrasi antara pusat dan daerah dalam rangka memulihkan ekonomi.
Ia menyebutkan, ada sejumlah pekerjaan rumah yang perlu menjadi perhatian kepala daerah di Aceh dalam merumuskan program pembangunan. Diantaranya menyusun program yang berdampak untuk meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, membuka lapangan kerja, dan menekan angka kemiskinan.
“Antara provinsi dan kabupaten/kota harus bersinergi dan bekerja sama mengatasi masalah ini. Tidak bisa menyalahkan satu pihak saja,” kata Safrizal.
Safrizal menyebutkan, ada dua upaya yang dapat dilakukan pemangku kebijakan di Aceh untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi, yaitu memacu geliat industri dan menguatkan UMKM. Ia mengatakan, kedua hal tersebut terbukti mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di Papua, Sulawesi Utara dan Yogyakarta saat pandemi melanda.
Safrizal juga meminta pemangku kebijakan di Aceh baik di tingkat provinsi maupun kabupaten agar memperhatikan angka stunting yang relatif masih tinggi. Pemerintah daerah perlu merumuskan program inovatif untuk mengatasi sisi lain yang menyebabkan stunting, seperti sanitasi.
Editor : Hendro Saky
Leave a comment