POPULARITAS.COM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Sulaiman menyoroti realisasi APBA 2021 yang masih rendah. Ia menyebut, per 14 September 2021, realisasi APBA 2021 masih sekitar 37,3%.
“Di sisa waktu yang tersedia, dikhawatirkan akan terjadi silpa yang sangat tinggi, padahal Aceh masih membutuhkan serapan anggaran yang sangat tinggi hampir di semua lini,” kata Sulaiman dalam keterangannya, Sabtu (18/9/2021).
Seharusnya, kata Sulaiman, Pemerintah Aceh dapat belajar dari tahun sebelumnya, di mana pertumbuhan ekonomi Aceh sangat rendah dan tingkat silpa yang sangat tinggi, yakni mencapai Rp 3,9 triliun.
Apalagi, lanjut dia, di era pandemi, perputaran uang dari belanja pemerintah sangat membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Sebagaimana kita ketahui, bahwa pertumbuhan ekonomi Aceh di triwulan II hanya 2,56%, seharusnya kondisi ini dapat membuka nurani pemerintah Aceh untuk terus menggenjot realisasi APBA,” ucapnya.
Sulaiman melihat pemerintah Aceh hari ini sangat aneh. Seharusnyam yang mereka kejar adalah realisasi APBA murni, setelah itu, jika masih ada yang tidak mungkin terserap, baru memikirkan perubahan.
“Tetapi pemerintah sangat lambat dalam mengeksekusi APBA murni, sehingga di penghujung tahun realisasi masih sangat rendah,” jelas Sulaiman.
Pemerintah hari ini, kata Sulaiman, justru mencari-cari alasan seakan dewan menghambat pelaksanaan APBA perubahan. Padahal Pemerintah Aceh sendiri tidak pernah mengajukan rancangan perubahan KUA-PPAS sebagaimana yang diatur dalam PP 12 tahun 2019 ke DPRA.
“Dan yang perlu dipahami bahwa LKPJ 2020 itu ditolak oleh dewan, dan sampai hari ini juga belum ada Pergub LKPJ, jadi bagaimana kita mau bahas APBA Perubahan?” tanya Sulaiman.
Oleh karena itu, Sulaiman menilai, jika saat ini ada pihak yang memaksakan dilakukan APBA perubahan, maka hanya sebatas kepentingan elite saja, tidak murni demi kepentingan rakyat.
“Karena bagaimanapun, belanja pegawai dan belanja barang yang mencapai 51,83% di postur APBA 2021 tetap tidak akan berkurang walaupun dilakukan APBA Perubahan,” sebut Sulaiman.
Sulaiman berharap Pemerintah Aceh untuk dapat fokus merealisasikan APBA murni saja dulu. Jika ada kepentingan rakyat yang belum terakomodir di APBA murni 2021, maka baru dianggarkan di APBA 2022.
Dengan catatan, kata dia, Pemerintah Aceh harus berkomitmen pada postur APBA 2022, di mana kepentingan rakyat lebih diutamakan.
“Jangan hanya berkata demi kepentingan rakyat, tetapi dalam pelaksanaan justru untuk kepentingan pribadi dan kelompok,” ungkap Sulaiman.
Dalam kesempatan itu, Sulaiman juga menyoroti soal pembangunan rumah dhuafa. Jika Pemerintah Aceh punya itikad baik untuk membangun rumah dhuafa di APBA 2021, maka tinggal lakukan perubahan terhadap pergub penjabaran APBA.
“Jadi tidak ada alasan Pemerintah Aceh terhambat untuk itu, jika tidak ada APBA-P, jika memang itu tulus dari hati,” sebut Sulaiman.
“Yang membuat kita merasa kecewa, pemerintah Aceh selalu mengejar target realisasi anggaran di akhir tahun, seperti tahun-tahun sebelumnya, sehingga pembangunan sebagaimana diharapkan selalu tidak tercapai, jikapun ada peningkatan realisasi, tapi tidak pernah efisien,” tambahnya.
Sulaiman menambahkan bahwa rendahnya realisasi APBA, sangat berdampak buruk terhadap citra Aceh di mata pemerintah pusat. Di satu sisi, Aceh saat ini sedang mengupayakan agar mendapat alokasi dana otonomi khusus (otsus) abadi.
Tetapi di sisi lain, lanjut dia, anggaran yang sudah ada justru tidak terserap dengan maksimal, dan ini merupakan bukti bobroknya sebuah kepemimpinan dalam pemerintah Aceh.
Oleh karena itu, Sulaiman berharap pemerintah Aceh dapat memikirkan pembangunan Aceh yang berkelanjutan, dan jangan mencari-cari alasan dalam melakukan pembangunan di Aceh.
“Jangan hanya memikirkan kepentingan hari ini, tetapi justru meninggalkan jejak negatif bagi generasi Aceh mendatang. Maka dari itu, mari kita lakukan yang terbaik di masa sekarang, untuk dikenang sebagai sosok yang baik dimasa mendatang,” pungkasnya.
