POPULARITAS.COM – Pemerintah Pidie bersama DPRK setempat, menyepakati bersama Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBK tahun 2022.
Meski sempat ada dinamika yang terjadi sebelum diputuskan untuk disepakati bersama, berupa dua dari total tujuh fraksi yang ada di DPRK Pidie itu menyatakan menolak menyepakati nota KUA-PPAS tahun 2022 itu.
Bahkan, dua fraksi berupa PAN-PKB dan PDA memilih walk out saat pengambilan keputusan kesepakatan bersama atas KUA-PPAS yang sudah dibahas antara Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Pidie itu.
Baca: Dua Fraksi DPRK Pidie Tolak Sepakati KUA-PPAS Tahun 2022
Disebabkan lima fraksi lainnya berupa PA, Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat dan Fraksi Nanggroe Restorasi menyatakan menerima dan menyetujui, akhirnya KUA-PPAS Pidie Tahun 2022 disepakati bersama.
Kemudian penanda tanganan Nota Kesepakatan bersama KUA PPAS tahun 2022 itu dilakukan langsung oleh Bupati Pidie, Roni Ahmad, yang didampingi Sekda, bersama unsur pimpinan DPRK setempat.
Bupati Pidie, Roni Ahmad dalam pidatonya mengatakan, dengan telah disepakatinya nota KUA-PPAS tersebut, semoga menjadi pemantik dalam percepatan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja (APBK) tahun 2022.
“Saya percaya, bahwa kerja sama yang telah terjalin dengan baik selama ini merupakan modal dasar kita dalam menghadapi berbagai macam tantangan dalam menjalankan tugas pemerintah untuk kepentingan masyarakat luas,” kata Abusyik, sapaan akrab Bupati Pidie, Jumat (20/8/2021) sekira pukul 23.50 WIB dini hari.
Sambung Abusyik, dinamika yang terjadi saat pembahasan hingga pengambilan keputusan kesepakatan bersama tersebut, menunjukkan bahwa eksekutif dengan legislatif telah menjalani proses tersebut, melalui mufakat dan musyawarah dengan tetap berpedoman pada tugas dan fungsi masing-masing.
“Hal ini sekaligus menunjukkan fungsi kesetaraan dan kemintraan antara eksektutif dengan legislatif,” ujarnya.
Amatan popularitas.com, pelaksanaan sidang paripurna penutupan KUA-PPAS itu dilakukan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, baik anggota DRPK Bupati, Sekda maupun jajaran SKPK diwajibkan menggenakan masker standar nasional.
Bukan hanya itu, bahkan di luar ruangan, pihak Sekretariat DPRK Pidie juga menyiapkan tempat cuci tangan sebelum memasuki atau keluar ruangan tersebut.
Pihak keamanan yang berjaga di luar ruangan tampak juga mengingatkan tamu yang hadir untuk menggunakan masker.
Editor: dani
