POPULARITAS.COM – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Aceh akan melakukan upaya banding terkait putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh yang kembali mengabulkan gugatan DPP PNA hasil KLB tahun 2019 pimpinan Samsul Bahri alias Tiyong.
“Terkait dengan putusan tersebut, Kemenkumham Aceh akan melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan,” kata Kepala Kanwil Kemenkumham Aceh, Meurah Budiman kepada popularitas.com, Kamis (29/9/2022).
Meurah Budiman menjelaskan, putusan dari PTUN Banda Aceh yang mengabulkan gugatan Tiyong sifatnya belum berkekuatan hukum tetap.
Sehingga, terang Meurah Budiman, Kemenkumham Aceh selaku tergugat masih memiliki kesempatan melakukan upaya hukum lainnya, yakni banding.
“Jadi kita lakukan upaya banding, dan itu hak hukum kita. Sementara untuk banding sendiri akan dilakukan 14 hari ke depan sejak kita terima putusan itu,” tutupnya.
Sebelumnya diberitakan, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh kembali mengabulkan gugatan DPP PNA hasil KLB tahun 2019 pimpinan Samsul Bahri alias Tiyong terhadap Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kakanwil Kemenkumham) Aceh.
Gugatan tersebut terkait dengan diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Nomor W1-418.AH.11.01 Tahun 2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh (DPP PNA).
Kuasa Hukum DPP PNA versi KLB, Imran Mahfudi, dalam keterangannya kepada popularitas.com, Kamis (29/9/2022) mengatakan, sidang perkara dengan Nomor 15/G/2022/PTUN.BNA itu dipimpin oleh Effendi didampingi oleh Riki Yudiandi dan Fajar Satriaputra.
“Dalam persidangan melalui system E-Court tanggal 29 September 2022 kembali mengabulkan gugatan DPP PNA hasil KLB tahun 2019 terhadap Kakanwil Kemenkumham Aceh,” kata Imran.
