POPULARITAS.COM – Pj Gubernur Aceh Bustami Hamzah, Senin (6/6/2024) hadiri kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Jakarta. Acara tersebut resmi dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo di Jakarta Convention Centre (JCC).
Musrenbangnas 2025 usung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Turut hadir pada acara itu Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin, para Menteri Kabinet Indonesia Kerja serta seluruh gubernur dan bupati dan walikota se-Indonesia.
Pasda kesempatan itu, Pj Bustami Hamzah mengatakan, Pemerintah Aceh berkomitmen tinggi dalam pengelolaan anggaran untuk kepentingan rakyat. Karna itu, pihaknya akan menyelaraskan kepentingan daerah dengan tujuan pembangunan nasional.
Prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran jadi perhatian pihaknya. Karna itu, pemantauan secara menyeluruh akan dilakukan dalam setiap realisasi anggaran. Hal tersebut bertujuan agar anggaran negara tidak meleset sedikit pun untuk tujuan pembangunan.
“Satu rupiah pun tidak ada anggaran yang meleset untuk kepentingan rakyat dan dikelola baik sebagaimana arahan Bapak Presiden RI Joko Widodo,” tandasnya.
Sementara itu Presiden Jokowi dalam arahannya meminta para pejabat daerah untuk berhati-hati dalam menyusun fiskal dan anggaran yang direncanakan.
“Jangan sampai ada satu rupiah pun uang yang meleset dari rencana yang sudah kita buat dalam pembahasan Musrenbangnas ini,” kata Joko Widodo.
Begitupun dengan skala prioritas. Jokowi mengimbau agar memprioritaskan apa yang telah direncanakan dan juga semua pihak dihimbau untuk berhati-hati dalam pengelolaan fiskal dan anggaran.
Rupiah yang direalisasikan juga diharapkan tidak meleset dari rencana yang dibuat di awal.
“Kita tahu saat ini semua negara takut dengan kenaikan harga minyak dan bunga pinjaman, karena begitu bunga pinjaman naik sedikit saja, beban terhadap fiskal akan besar, sekali lagi, kita harus hati-hati mengelola setiap rupiah yang kita miliki,” ujarnya.
Dikatakan Presiden, saat ini pemerintah telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Menengah, bahkan Rencana Kerja Pemerintah. Akan tetapi yang belum ada adalah singkronisasi.
“Oleh sebab itu sinkronisasi penyusunan RKP tahun 2025 harus berdasarkan prinsip, sekali lagi, programnya harus in line, harus seirama, jangan sampai pusat ke kanan dan daerah ke kiri, kehilangan kita, akan kehilangan, semuanya harus in line, semuanya harus seirama, misalnya pusat ingin meningkatkan produksi pangan, daerah malah mengkonversi sawah menjadi property, ngak sinkron namanya,” ujarnya.
