POPULARITAS.COM – Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Aceh menilai penanganan COVID-19 yang dilakukan Pemerintah Aceh belum sampai pada tataran pencegahan atau preventif, tetapi masih di tingkatan kuratif atau mengobati pasien yang telah terinfeksi.
“Jadi memang hari ini kalau kita melihat dari tatarannya, upaya yang komprehensif terkait dengan pencegahan ini, kan belum ya, masih di tataran kuratif, belum di tataran preventif sebenarnya,” kata Ketua IDI Aceh Safrizal Rahman di Banda Aceh, Minggu (30/8/2020) dilansir Antara.
Data kasus COVID-19 di Aceh telah mencapai 1.545 orang, 886 di antaranya dalam penanganan tim medis di rumah sakit rujukan atau isolasi mandiri, 602 orang telah sembuh, dan 57 orang meninggal dunia.
Menurut Safrizal, Pemerintah Aceh perlu segera mengambil langkah-langkah preventif, karena kalau tidak, maka jumlah kasus di daerah Tanah Rencong tersebut akan terus meningkat.
Ada beberapa langkah preventif yang mulai dilakukan pemerintah, seperti muzakarah ulama, yang kemudian menyampaikan bagaimana peran ulama dalam penanganan COVID-19, serta adanya gerakan penggunaan masker secara menyeluruh.
“Tetapi langkah lain yang harus kita ambil bisa kita pelajari dari daerah lain, seperti Jakarta ataupun Sumatera Barat. Kalau tidak, lonjakan grafik kasus ini akan masih tinggi tidak akan mengejutkan lagi, kalau tidak diantisipasi dengan cepat,” ujarnya.
Provinsi Sumatera Barat dan Jakarta, kata Safrizal, melakukan banyak pemeriksaan COVID-19, sehingga bisa mendapatkan hasil yang nyata dengan kasus di lapangan, disamping juga pemerintah terus memperketat peraturan.
Kemudian, lanjut dia, Ibu Kota Jakarta juga belum berani melepas Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang tetap terus diperpanjang dengan tujuan agar dapat mengontrol kasus.
“Kalau tidak, tentu saja kami khawatir ya susah nanti pada suatu ketika, karena kapastias kesehatan kita walaupun ada peningkatan, tetap saja tidak mampu menampung ini semua,” ujarnya.
IDI Aceh, kata dia, telah merekomendasikan penanganan COVID-19 secara berjenjang di provinsi paling barat Indonesia itu, mulai memberlakukan kembali bekerja dari rumah, diberlakukan jam malam, hingga pada tahap penerapan PSBB.
Kata dia, Pemprov Aceh belum merespons rekomendasi IDI. Pemerintah memiliki sudut pandang sendiri dengan banyak pertimbangan, termasuk ekonomi, sedangkan IDI, katanya, sudut pandang profesional kesehatan, dan sudah merasa penting Aceh melakukan pembatasan sosial untuk pengendalian kasus.
“Kasus ini kan kita merasa seperti tidak ada kendalinya, berjalan makin tinggi, makin rendah, tinggi kematian hari ini enggak ada yang bisa kontrol itu,” katanya.
“PSBB tentu saja langkah preventif, seperti teori, mengurangi pergerakan orang adalah salah satu cara memutus rantai penyebaran, walaupun mengurangi (pergerakan) ini bisa jadi pisau bermata dua, artinya menggangu ekonomi,” katanya.[acl]
