POPULARITAS.COM – Medio April 2020, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dalam rapat terbatas melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 13 April 2020 menyebutkan pentingnya bersiaga dalam menjaga ketahanan pangan di tengah pandemi Covid-19.
Ia pun meminta kabinetnya mengambil langkah strategis mempersiapkan sejak dini untuk memastikan ketahanan pangan di daerah-daerah selama pandemi.
Sebelumnya, Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) telah mengeluarkan peringatan adanya potensi kelangkaan pangan dunia sebagai dampak panjang dari pandemi tersebut.
FAO pun meminta agar setiap negara untuk mempersiapkan sejak dini untuk ketahanan pangan. Ini mengingat angka positif Covid-19 terus mengalami peningkatan secara global.
Presiden lalu memerintahkan Menteri Dalam Negeri agar mengingatkan pimpinan daerah dari tingkat gubernur hingga kabupaten/kota agar menjaga ketersediaan bahan pokok dan ketahanan pangan. Sehingga tidak terjadi kelangkaan yang berakibat harga tidak terjangkau.
Namun alih-alih bicara ketahanan pangan dan memastikan ketersediaan bahan pokok di tengah pandemi di Tanah Rencong. Justru Ombudsman RI Perwakilan Aceh menemukan fakta bahwa ada terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi di Serambi Makah.
Tentu ini cukup berdampak bagi petani kecil dan merasa resah. Padahal pupuk menjadi kebutuhan dasar bagi mereka, untuk menghasilkan panen yang maksimal demi ketahanan pangan di tengah pandemi Covid-19.
“Kelangkaan pupuk subsidi untuk petani selama ini sudah sangat sering terjadi, bahkan berulang setiap tahunnya, sehingga membuat petani resah,” kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dr Taqwadin, Kamis (17/9/2020).
Menurutnya, pihak Ombudsman RI Perwakilan Aceh telah melakukan peninjauan ke beberapa kabupaten, menemukan ada terjadi kelangkaan pupuk di Tanag Seulanga.
Untuk mencari solusi, sebutnya, Ombudsman RI Perwakilan Aceh menggelar rapat koordinasi yang kedua kalinya dengan para stakeholder, Rabu (16/9/2020).
Hadir dalam rakor tersebut perwakilan dari PT. Pupuk Iskandar Muda, Disperindagkop Aceh, Distanbun Aceh, Biro Ekonomi Setda Aceh, dan juga perwakilan dari PT. Petro Kimia Gresik yang merupakan produsen pupuk.
Dr. Taqwaddin menyampaikan, rapat koordinasi yang dilaksanakan tersebut merupakan wadah untuk mencari solusi bersama untuk kemaslahatan para petani.
“Ini merupakan rapat kedua kalinya yang bertujuan mencari solusi bersama” kata Taqwaddin.
Kata Taqwadin, pada pertemuan tersebut didapatkan beberapa kesimpulan. Diantaranya mempercepat langkah penambahan quota pada akhir tahun ini, supaya tidak terjadi kelangkaan pada musim tanam akhir tahun. Kemudian menggunakan dana Otsus untuk membeli pupuk yang nantinya akan disubsidi kepada petani.
“Langkah pertama untuk jangka pendek, kita berharap adanya sinergitas para pihak untuk melakukan lobi ke Pemerintah Pusat untuk penambahan quota dari 1,2 juta ton nasional tersebut,” sebutnya.
Selanjutnya, untuk jangka panjang, Taqwadin menyarankan Pemerintah Aceh membeli pupuk dengan menggunakan dana Otsus. Kemudian pupuk tersebut disubsidikan kepada para petani.
“Dari pada dana otsus terjadi silpa dan dikembalikan ke pusat, lebih baik digunakan untuk kepentingan rakyat,” tukasnya.
Menurut Taqwadin, ini dibolehkan secara regulasi. Yaitu diaturan dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.
Perwakilan Disperindagkop Aceh, Abdullah menyampaikan saat ini hanya sekitar 38 persen yang tersedia dari total kebutuhan masyarakat. Sehingga terjadi kelangkaan pupuk subsidi untuk petani di lapangan.
Sedangkan Kabid Sarpras Distanbun Aceh, Fakhrurrazi menegaskan, adanya kemungkinan terjadi kelangkaan besar-besaran pupuk subsidi pada akhir tahun ini.
“Stock hanya tersisa sekitar 33 ribu ton untuk Aceh, sedangkan banyak daerah sedang musim tanam. Ini yang menjadi kekhawatiran akan kelangkaan pupuk nantinya,” sebut Fakhrurrazi.
Namun ada penambahan 1,2 juta ton pupuk subsidi untuk nasional, nanti akan dibreak down untuk pembagian. “Kita berharap mendapat jatah yang memadai guna menghindari kelangkaan,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur Keuangan dan Umum PT. PIM, Roehan Syamsul mengatakan, PT. PIM selaku produsen pupuk yang berlokasi di Aceh memiliki stock yang cukup untuk kebutuhan petani jika ada permintaan tambahan pupuk subsidi dari Pemerintah.
“Yang kita sayangkan, quota pertama untuk Aceh sekitar 74 ribu ton, kemudian terjadi revisi menjadi 56 ribu ton. Sehingga terjadi kekurangan quota untuk tahun 2020 ini,” lanjut Roehan.
Roehan juga menambahkan bahwa perlu adanya penambahan quota pupuk subsidi serta adanya kartu tani untuk salah satu solusinya.
Hal senada juga diutarakan oleh perwakilan PT. Petro Kimia Gresik. Pihaknya menyampaikan bahwa siap menyediakan pasokan pupuk subsudi untuk Aceh. Saat ini mereka memiliki 8 unit gudang untuk penyimpanan pupuk.
“Pihak kami siap untuk stock pupuk subsidi dan non-subsidi, pupuk subsidi kami salurkan sesuai sesuai berdasarkan quota yang ditetapkan” sebut Hadrian, perwakilan PT. Petro Kimia Gresik.
Pihak Ombudsman Perwakilan Aceh akan menyampaikan temuan ini kepada pihak terkait. Taqwadin berharap kelangkaan pupuk subsidi tidak lagi terjadi pada tahun-tahun bereikutnya.[]
Editor: Acal
