Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan daerah-daerah yang memiliki peraturan mengenai penegakan disiplin protokol kesehatan selama pandemi virus Corona (COVID-19). Jokowi juga menyindir kepala daerah yang tak berani menindak pelanggar protokol kesehatan.
“Saya ingin tegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Pada masa pandemi ini telah kita putuskan pembatasan-pembatasan sosial termasuk di dalamnya adalah pembubaran kerumunan,” ujar Jokowi saat memimpin rapat terbatas untuk membahas laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional pada Senin (16/11/2020) pagi, seperti disampaikan dalam keterangan tertulis.
Jokowi meminta agar daerah-daerah yang telah memiliki Peraturan Daerah mengenai penegakan disiplin protokol kesehatan untuk betul-betul menjalankan aturan tersebut secara tegas, konsisten, dan tidak pandang bulu. Ia menegaskan, sudah menjadi tugas pemerintah mengambil tindakan hukum bagi pelanggar peraturan.
Presiden juga memberi peringatan kepada aparat penegak hukum.
“Jadi jangan hanya sekadar imbauan, tapi harus diikuti dengan pengawasan dan penegakan aturan secara konkret di lapangan,” sebut Jokowi.
Jokowi mengatakan, ketegasan perlu dilakukan mengingat berdasarkan data terakhir per 15 November, rata-rata kasus aktif Corona di Indonesia sudah berada pada angka 12,82 persen yang jauh lebih rendah daripada rata-rata kasus aktif dunia yang mencapai 27,85 persen.
Kemudian rata-rata kesembuhan pasien Corona di Indonesia juga disebut sangat bagus, yakni mencapai 83,92 persen. Angka tersebut jauh lebih baik dibandingkan dengan angka kesembuhan dunia di angka 69,73 persen.
Jokowi meminta agar keberhasilan tersebut dipertahankan, bukan malah dibuat turun karena ketidaktegasan pimpinan daerah menegakkan aturan protokol kesehatan di daerahnya. Presiden mendorong kepala daerah tegas.
“Angka-angka yang bagus ini jangan sampai rusak gara-gara kita kehilangan fokus kendali karena tidak berani mengambil tindakan hukum yang tegas di lapangan,” tegas Jokowi.
Sumber: detik
