News

Kemungkinan Pusat Tolak Pilkada Aceh, Hendra Budian: Kita Positif Thinking Dulu

Rapat koordinasi KIP Aceh dengan DPRA Komisi I membahas taha[pan pelaksanna PILKADA Aceh 2022. Foto/ Fitri Juliana

POPULARITAS.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Hendra Budian mengatakan, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Komisi II DPR RI, Kemendagri dan KPU RI terkait pelaksanaan Pilkada Aceh 2022 mendatang.

“Secepatnya (koordinasi), karena selanjutnya kita berkejaran dengan waktu, harus segera mungkin kita lakukan untuk menyamakan cara pandang,” ujar Hendra usai menerima draf tahapan Pilkada Aceh 2022 di ruang Komisi I DPRA, Rabu (20/1/20221).

Hendra saat ini tak melihat lebih jauh terkait dengan kemungkinan-kemungkinan terpuruk, jika pemerintah pusat tak menyetujui pelaksanaan Pilkada Aceh 2022. Menurutnya, DPR Aceh masih berpikir positif bahwa Pilkada di Tanah Rencong bisa digelar 2022.

“Pertama kita mau ber-positif thinking dulu, bahwa kita (ke pusat) ingin merasionalisasikan, kepentinan penyelenggaraan Pilkada serentak di Aceh 2022. Artinya, tidak ada upaya kita untuk mempercepat Pilkada, tapi upaya kita adalah Pilkada tepat waktu sesuai amanah UUPA,” ujar Hendra.

Di sisi lain, kata Hendra, Pemerintah Aceh baik eksekutif dan legislatif tidak perlu meminta izin kepada pemerintah pusat terkait pelaksaaan Pilkada 2022. Sebab, hal ini telah diatur dalam Undang-undang Pemerintah Aceh.

“Cara pandangnya adalah ada legal standing, itu yang pertama ingin kita sampaikan, kita mau merasionalisasikan itu, karena ada kekhawatiran kita bahwa ini ada khilafiyah dan cara pandang berbeda (antara Aceh dan pusat) terhadap Pilkada 2022,” jelas Hendra.

Dalam kesempatan itu, Hendra juga menuturkan bahwa Pemerintah Aceh telah menyiapkan anggaran ratusan miliar untuk pelaksanaan Pilkada 2022. Anggaran ini diparkir di pos belanja tak terduga (BTT) dan kas daerah.

“Dengan adanya pleno KIP ini, menunjukkan ada kesiapan, selanjutnya kami di DPR Aceh akan kembali koordinasi dengan tim TAPA untuk koordinasi hal-hal teknis menyangkut anggaran.”

“Yang diusulkan KIP kalau saya tidak salah Rp 216 Miliar. Kita ada di BTT Rp 300 miliar dan ada kas daerah, saya rasa karena kepentingannya ini kepentingan amanah UUPA, saya rasa tidak masalah,” pungkas Hendra.

Redaktur: Fitri

Shares: