POPULARITAS.COM – Mahasiswa Universitas Jabal Ghafur (Unigha) Sigli, Pidie, menggelar aksi demonstrasi, Kamis (24/7/2025).
Dalam aksi yang berpusat di bundaran Tugu Aneuk Mulieng itu, para mahasiswa yang tergabung dalam Mahasiswa Unigha Menggugat Kebijakan (MUAK) itu menuntut Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut praktik dugaan korupsi beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) tahun akademik 2024/2025 melalui pembiyaan bantuan pendidikan 364 mahasiswa Unigha anggkatan 2024.
Selain mendesak pengusutan dugaan “pembegalan” dana bantuan pendidikan untuk mahasiswa yang merupakan progran Pemerintah Pusat melalui Program Indonesia Pintar (PIP) itu, para demonstran juga menolak segala bentuk pembungkaman mahasiswa atas suara-suara kritisnya.
Presiden mahasiswa Unigha, Mohd Agil Gunawan bertindak langsung sebagai koordinator MUAK dalam aksi tersebut.
Agil menjelaskan, tahun akademik 2024/2025, Unigha mendapatkan alokasi Rp 1,2 miliar bantuan pendidikan KIP Kuliah Merdeka yang bersumber dari APBN melalui 424 mahasiswa angkatan 2024.
Dari jumlah tersebut, 60 di antaranya merupakan mahasiswa yang mendapat bantuan pendidikan jalur prestasi melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah XIII – Aceh.
Sedangkan, 364 mahasiswa angkatan 2024 lainnya adalah penerima bantuan KIP jalur aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI).
“Pada Agustus 2024, 364 mahasiswa Unigha angkatan 2024 penerima KIP Kuliah jalur aspirasi diminta membayar SPP tahap I dan biaya-biaya lainnya senilai Rp 2,4 juta per mahasiswa agar mereka bisa mengisi KRS dan mengikuti perkuliahan,” kata Koordinator MUAK, Moh Agil Gunawan dalam keterangannya, Kamis (24/7/2025).
“Saat itu, pihak yayasan dan rektorat Unigha berjanji, saat KIP Kuliah cair, uang tersebut akan dikembalikan. Namun, hingga 23 Juli 2025, uang tersebut belum sepenuhnya dikembalikan meski biaya pendidikan 364 mahasiswa KIP Kuliah jalur aspirasi angkatan 2024 ditransfer ke rekening perguruan tinggi pada Februari 2025, bersamaan dengan cairnya bantuan biaya hidup senilai Rp 4,8 juta per mahasiswa KIP Kuliah,” tambahnya.
Praktik tersebut tentunya bertentangan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi.
Kemudian, pihak yayasan dan rektorat Unigha didiga juga melakukan manipulasi besaran nilai SPP mahasiswa pemegang KIP kuliah dengan nominal lebih tinggil ketimbang non KIP.
Para mahasiswa pemegang KIP, baik jalur prestasi maupun aspirasi anggota DPR RI itu juga mendapatkan bantuan biaya hidup Rp 4,8 juta per semester yang ditransfer langsung ke rekening mahasiswa penerima manfaat.
Pencairan dana bantuan pendidikan itu dilakukan dalam dua tahap atau persemester.
“Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur dan rektorat Unigha juga mengulang hal yang sama pada mahasiswa Unigha penerima KIP Kuliah Merdeka angkatan 2025. Mereka memungut SPP tahap I dan biaya-biaya lainnya di awal pada ratusan mahasiswa angkatan 2025,” ujarnya.
Usai menyampaikan unek-unek terkait dugaan korupsi bantuan dana pendidikan Program Indonesia Pintar (PIP) dan upaya pembumkaman atas suara kritis mahasiswa, para demonstran kemudian langsung menyambangi polisi Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Pidie untuk melaporkan dugaan penyelewengan tersebut.
Para pihak yang dilaporkan, antara lain Ketua Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur T Yasman Saputra SH MH, Rektor Universitas Jabal Ghafur Dr Heri Fajri MPd, Wakil Rektor I Bidang ADM Akademik, Umum dan Keuangan Dr Safrizal MPd, Wakil Rektor II Bid. Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Dr Basri MPd, Operator Beasiswa KIP Kuliah Unigha Muslem Mahmud MPd, dan staf operator Beasiswa KIP Kuliah Unigha Cut Jora Sari.
“Pada mahasiswa Unigha lainnya, jangan takut terhadap ancaman-ancaman di kampus. Hari ini, para mahasiswa pemegang KIP Kuliah diancam beasiswa mereka akan dicabut jika mengikuti demo. Praktik tersebut merupakan pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan akademik yang dilindungi oleh konstitusi,” ujar Mohd Agil Gunawan.
Pengaduan mahasiswa atas dugaan korupsi dana bersumber APBN itu tertuang dalam Surat Keterangan Bukti Laporan Pengaduan Nomor: SKBLP/62/VII/RES.3.3/2025/Reskrim tanggal 24 Juli 2025.
Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Pidie, AKP Dedy Miswar, saat dikonfirmasi menyebutkan, pihaknya akan segera menindaklanjuti pengaduan mahasiswa Unigha tersebut. “Kami akan memanggil pihak terkait untuk melakukan pendalaman dan mengali informasi,” ungkap AKP Dedy Miswar.
Leave a comment