Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan tidak ada kaitan antara kenaikan kasus Covid-19 dengan gelaran Pilkada 2020.
Hal itu disampaikan Mahfud usai mendengar laporan dari Satgas Covid-19 mengenai hasil monitoring kepatuhan protokol kesehatan saat pelaksanaan pilkada, Rabu (9/12).
Ia mengatakan saat pemerintah memutuskan tetap melaksanakan pilkada, banyak pihak khawatir ihwal munculnya klaster baru penularan Covid-19.
Namun jika merujuk data laporan Satgas, ia menyebut tidak ada bedanya tren perkembangan Covid-19 antara daerah peserta pilkada dan daerah nonpilkada.
“Bahkan di beberapa daerah yang tidak ada pilkada itu justru serangan Covid-19 juga besar. Memang daerah-daerah yang ada pilkada perkembangan terinfeksi ada yang besar juga,” kata Mahfud dalam Konferensi pers monitoring pelaksanaan Pilkada di Youtube BNPB, Rabu (9/12).
“Jadi tidak ada kaitan sebenarnya antara membesarnya terinfeksi Covid-19 dengan penyelenggaraan pilkada. Seperti data yang kita lihat tadi. Mengapa? Karena kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk itu,” imbuh dia.
Lebih lanjut, pada kesempatan itu, Mahfud juga mengingatkan bahwa tahapan pilkada masih akan berlangsung hingga ada keputusan final KPU soal hasil. Ia meminta pihak-pihak terkait untuk tetap waspada.
“Oleh sebab itu teruskan kewaspadaan seperti yang sudah kita lakukan selama ini,” kata dia.
Diketahui sebelumnya, Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Covid-19, Dewi Nur Aisyah mengatakan tingkat kepatuhan pemilih untuk memakai masker saat pelaksanaan pilkada hari ini mencapai 96 persen.
Angka itu didapatkan berdasarkan hasil monitoring kepatuhan protokol kesehatan saat pelaksanaan pilkada terhadap lebih dari 227 ribu orang di 34 ribu titik.
“Ini laporan dari pemilih yang melaksanakan pilkada, di mana perilaku untuk menggunakan masker kepatuhannya di angka 96,59 persen kemudian menjaga jarak ini laporan yang kami terima adalah 91,46 persen,” kata Dewi.
Sumber: CNN
